Network
PR DEPOK – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2022.
Melanjutkan program Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 triliun atau 4,3 persen yang diambil dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, program Kartu Prakerja ini dilanjutkan untuk menangani Covid-19.
Baca Juga: Pengakuannya yang Tak Tahu Ulang Tahun Gala Sky Jadi Sorotan, Ayah Vanessa Angel Kini Beri Penjelasan
Menurut Febrio, program Kartu Prakerja ini tidak hanya sebagai sarana transfer dana ke masyarakat, tetapi menawarkan skiil development bagi masyarakat.
“Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Febrio dalam webinar tentang “Diseminasi Hasil Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja” pada Rabu, 1 Desember 2021.
Untuk itu, kata Febrio, pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi angkatan kerja sehingga labor market akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel.
Febrio juga mengatakan, keterampilan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja harus memenuhi setidaknya satu dari skilling atau penambahan kemampuan, upskilling atau peningkatan kemampuan, dan reskilling atau penggantian kemampuan.
Selain itu kebijakan pemberian Kartu Prakerja juga diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.
Baca Juga: Punya Masalah Terkait Pencairan Insentif Kartu Prakerja Rp2,4 Juta? Simak Solusi Berikut Ini
“Melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi,” jelas Febrio.
Secara akumulasi, jumlah penerima program Kartu Prakerja hingga 30 September 2021 mencapai 12 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara, berdasarkan survey yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) terhadap 7,2 juta responden penerima manfaat, sebanyak 85 persen responden tidak atau belum mengikuti pelatihan.
Sedangkan, 52 persen responden tinggal di pedesaan, 49 persen berjenis kelamin perempuan, dan 3,6 persen di antaranya penyandang disabilitas.***
