Network
Jika terbukti, upaya pembunuhan atas Perdana Menteri Libya Dbeibah bisa memperparah ketegangan.
Lebih jauh, Libya selama ini diselimuti oleh ketidakstabilan politik sejak pemberontakan yang didukung NATO terhadap Muammar Qaddafi di tahun 2011. Libya juga terpecah pada 2014 antara faksi-faksi yang bertikai di timur dan barat.
Baca Juga: Soal Pembebasan 64 Warga Wadas, Sindiran HNW: Rasa Aman Lebih Penting dari Bingkisan Amplop
Dbeibah dilantik pada Maret tahun lalu sebagai kepala Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang didukung PBB.
Dilantiknya Dbeibah dimaksudkan untuk menyatukan lembaga-lembaga negara yang terpecah dan mengawasi pemilihan pada Desember sebagai bagian dari proses perdamaian.
Faksi-faksi yang bersaing memperebutkan posisi setelah proses pemilihan gagal akibat perselisihan aturan termasuk legitimasi pencalonan Dbeibah sebagai presiden setelah dirinya berjanji untuk tidak mencalonkan diri.
Baca Juga: Hanya Pendaftar Kriteria Ini yang Bakal Lolos Seleksi Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23
Parlemen, yang sebagian besar mendukung pasukan timur selama perang saudara, telah menyatakan GNU tidak sah dan akan mengadakan pemungutan suara pada hari ini, Kamis, 10 Februari 2022, untuk menunjuk perdana menteri baru.
Dbeibah mengatakan dalam pidato pekan ini bahwa ia hanya akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan dan penasihat Libya di PBB dan negara-negara Barat mengatakan mereka terus mengakui GNU.
Parlemen menyatakan bahwa tidak ada pemilihan umum yang akan diadakan tahun ini setelah parlemen dan badan politik lain mengamandemen konstitusi sementara negara itu, mengecewakan banyak warga Libya yang telah mendaftar untuk memilih.
