Network
PR DEPOK - Perdana Menteri Interim Libya, Abdul Hamid Dbeibah selamat dari upaya pembunuhan setelah mobilnya penuh dengan peluru pada Kamis, 10 Februari 2022, dini hari.
Menurut sumber, upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Interim Libya ini terjadi ketika orang-orang bersenjata menyerangnya yang tengah dalam perjalanan pulang ke rumah.
Untungnya Perdana Menteri Interim Libya berhasil melarikan diri, menurut sumber yang menggambarkan serangan itu sebagai upaya untuk membunuh perdana menteri Libya.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The National, upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Interim Libya tersebut telah dirujuk untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Baca Juga: Soal Kisruh Wadas, Arief Poyuono ke Jokowi: Kangmas kok Begitu Amat ya Memberlakukan Warga
Tidak ada foto atau rekaman insiden maupun wawancara saksi yang dapat diperoleh oleh sumber terdekat. Sementara itu, upaya pembunuhan itu terjadi di tengah perselisihan sengit atas kendali pemerintah Libya.
Diketahui, Dbeibah mengabaikan pemungutan suara yang dijadwalkan oleh parlemen yang berbasis di timur Libya pada Kamis dalam upaya menggantikannya di kursi pemerintahan.
Anggota parlemen Libya dijadwalkan untuk memilih dua calon, mantan menteri dalam negeri Fathi Bashagha dan mantan pejabat kementerian dalam negeri Khaled Al Bibass.
Angkatan bersenjata telah meningkatkan jumlah pasukan di ibu kota Libya, Tripoli dalam beberapa pekan terakhir, memicu kekhawatiran pertempuran yang dipicu akibat krisis politik.
Jika terbukti, upaya pembunuhan atas Perdana Menteri Libya Dbeibah bisa memperparah ketegangan.
Lebih jauh, Libya selama ini diselimuti oleh ketidakstabilan politik sejak pemberontakan yang didukung NATO terhadap Muammar Qaddafi di tahun 2011. Libya juga terpecah pada 2014 antara faksi-faksi yang bertikai di timur dan barat.
Baca Juga: Soal Pembebasan 64 Warga Wadas, Sindiran HNW: Rasa Aman Lebih Penting dari Bingkisan Amplop
Dbeibah dilantik pada Maret tahun lalu sebagai kepala Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang didukung PBB.
Dilantiknya Dbeibah dimaksudkan untuk menyatukan lembaga-lembaga negara yang terpecah dan mengawasi pemilihan pada Desember sebagai bagian dari proses perdamaian.
Faksi-faksi yang bersaing memperebutkan posisi setelah proses pemilihan gagal akibat perselisihan aturan termasuk legitimasi pencalonan Dbeibah sebagai presiden setelah dirinya berjanji untuk tidak mencalonkan diri.
Baca Juga: Hanya Pendaftar Kriteria Ini yang Bakal Lolos Seleksi Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23
Parlemen, yang sebagian besar mendukung pasukan timur selama perang saudara, telah menyatakan GNU tidak sah dan akan mengadakan pemungutan suara pada hari ini, Kamis, 10 Februari 2022, untuk menunjuk perdana menteri baru.
Dbeibah mengatakan dalam pidato pekan ini bahwa ia hanya akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan dan penasihat Libya di PBB dan negara-negara Barat mengatakan mereka terus mengakui GNU.
Parlemen menyatakan bahwa tidak ada pemilihan umum yang akan diadakan tahun ini setelah parlemen dan badan politik lain mengamandemen konstitusi sementara negara itu, mengecewakan banyak warga Libya yang telah mendaftar untuk memilih.
Baca Juga: Swedia Hapus Aturan Pembatasan Covid-19, Sebut Pandemi di Negaranya Telah Berakhir
Langkah parlemen untuk memilih perdana menteri baru dapat menyebabkan kembalinya situasi sebelum pemerintah persatuan Dbeibah dilantik, dengan pemerintahan paralel berusaha untuk memerintah Libya dari kota-kota yang berbeda.***
