Network
PR DEPOK - Larangan menggunakan hijab bagi pelajar Muslim saat menghadiri kelas di India, masih menjadi kontroversi.
Para pemimpin Muslim di India bahkan mengkritik kebijakan pemerintah terkait keputusan sementara pengadilan soal larangan hijab bagi pelajar perempuan di sekolah dan perguruan tinggi.
Pemimpin Muslim India yang tergabung dalam Komite Aksi Gabungan Organisasi Islam di Shivamogga, juga mengkritisi komentar beberapa orang yang menyarankan pelajar perempuan yang ingin menggenakan jilbab harus dikirim ke Pakistan.
Baca Juga: 13 Orang di India Meninggal Usai Jatuh ke Sumur, Satu Korban Bayi Berusia 1 Tahun
"Kami adalah orang India dan tetap akan menjadi orang India selamanya,” kata Moulana Shahul Hamed Musliyar, salah satu anggota komite dalam konfrensi persnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Hindu.
Moulana menegaskan jika mereka lahir dan dibesarkan di India. Dan menurutnya, orang-orang seperti Pramod Mutalik yang sering mengajak pihaknya ke Paskistan, memiliki ketertarikan tentang negara tersebut.
Untuk dikerahui, Pramod Mutalik adalah Kepala Rashtriya Hindu Sena, organisasi induk dari Sri Ram Sena.
Baca Juga: Pencairan Bansos 2022 Februari Dipercepat, Termasuk PKH, Kartu Sembako BPNT, hingga BLT Dana Desa
Dalam beberapa hari terakhir, pelajar perempuan Muslim di India tidak bisa menghadiri kelas di sekolah.
Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan setelah timbul kontroversi larangan penggunaan hijab di negara tersebut.
Mereka terpaksa berdiri di luar kelas setelah ada pelarangan penggunaan hijab selama proses pembelajaran berlangsung.
Baca Juga: Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 bagi Jemaah RI Tergantung Kewenangan Arab Saudi
"Hijab bukanlah penemuan baru. Orang-orang telah memakainya selama berabad-abad. Kami menghormati hukum negara dan pengadilan," katanya.
"Namun, Pemerintah Negara Bagian dan lembaga pendidikan telah menolak pendidikan untuk gadis itu, salah menafsirkan perintah sementara dari Pengadilan Tinggi," tutur dia.
Dia juga mengkritik surat edaran pemerintah kepada lembaga pendidikan Departemen Kesejahteraan Minoritas untuk mengikuti perintah sementara.
Baca Juga: Nomor WhatsApp Kemenkes yang Bisa Diakses untuk Mendapatkan Layanan Telemedisin
Sebelumnya, larangan menggunakan hijab dikeluarkan pemerintah negara bagian Karnataka, India Selatan.
Larangan ini terjadi di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran akan serangan terhadap simbol dan praktik Muslim yang menjadi agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas ke minoritas.
Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan juga di pusat, telah mendukung larangan diskriminatif tersebut.
BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC), yang diyakini minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu.***
