Network
PR DEPOK - Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri Boris Johnson rupanya ikut campur dalam tragedi perang yang menimpa Ukraina oleh Rusia.
Setelah Rusia melancarkan invasi yang menyerang Ukraina tanpa alasan, Boris Johnson langsung mengganjar dengan mengumumkan paket sanksi terbesar dan terberat yang pernah dihadapi negara dengan pimpinan Vladimir Putin tersebut.
Tak berhenti sampai situ, Boris Johnson secara resmi menyatakan Inggris telah melarang penerbangan dari maskapai berbendera Rusia aeroflot.
Baca Juga: Soal Invasi Rusia ke Ukraina, Inggris Beri Paket Sanksi Terbesar dan Terberat untuk Vladimir Putin
Sebagai informasi, sejak Vladimir Putin menyatakan Rusia melakukan operasi militer khusus, Ukraina sebagai sasaran serangan telah kehilangan ratusan jiwa yang tak berdosa dan ratusan ribu lainnya memilih meninggalkan rumah sebagai pengungsi skala besar.
Bahkan, invasi itu tetap terlaksana setelah berminggu-minggu diplomasi intens dan ancaman sanksi dari sekutu barat.
Sampai saat ini, Ukraina masih diselimuti awan gelap peperangan, dengan ledakan saling bersahutan terdengar di penjuru negeri.
Namun Rusia yang mengetahui ulah Inggris, seketika langsung memberi balasan instan.
Sekarang, Rusia telah melarang maskapai penerbangan Inggris mendarat di bandaranya atau melintasi wilayah udaranya, kata regulator penerbangan sipil negaranya pada Jumat, 25 Februari 2022.
Singkatnya, pemberlakuan pembatasan Rusia pada maskapai penerbangan Inggris adalah pembalasan atas keputusan Inggris, yang terlebih dahulu melarang penerbangan Aeroflot dari bandara Inggris.
Baca Juga: Atta Halilintar Akhirnya Bocorkan Nama Lengkap Baby A: Namanya Berarti Baik, dari Orang-orang Baik
"Saya pikir itu adalah pembalasan mereka terhadap kami kemarin yang melarang Aeroflot menggunakan dan mendarat di Inggris," ujar Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace kepada Good Morning Britain, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Express UK.
"Itu adalah balasan mereka," tambah Wallace.
Sementara itu, para pemimpin dari 30 negara sekutu NATO akan bertemu pada hari Jumat, 25 Februari 2022, yang mana Presiden AS Joe Biden menegaskan akan melangkah lebih jauh dari sanksi yang telah diumumkan sebelumnya.***
