Network
PR DEPOK – Iran menambahkan 24 pejabat dan individu Amerika Serikat (AS) ke daftar hitam pihak yang terkena sanksi atas tuduhan terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia.
Kementerian luar negeri Iran mengumumkan telah menargetkan sembilan orang AS karena keterlibatan mereka dalam tindakan teroris.
Individu AS tersebut termasuk George W Casey Jr, mantan Kepala Staf Angkatan Darat AS dan Komandan Jenderal Pasukan Multi-Nasional di Irak.
Ada pula Joseph Votel, mantan komandan Komando Pusat Amerika Serikat; mantan pengacara Donald Trump, Rudy Giuliani; dan beberapa diplomat Amerika saat ini dan mantan di Palestina dan Lebanon, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Kementerian luar negeri Iran juga memasukkan 15 orang ke daftar hitam karena pelanggaran berat hak asasi manusia.
Daftar ini terutama mencakup orang-orang yang membantu menjatuhkan dan memperluas sanksi AS terhadap Iran selama pemerintahan Trump dan Obama.
Beberapa mantan pejabat departemen perbendaharaan dan beberapa eksekutif puncak di Kharon, sebuah perusahaan analisis data dan konsultan, juga masuk daftar hitam.
Baca Juga: Cek Bansos BPNT Sembako 2022 Online, Dapatkan Bantuan Rp2,4 Juta hingga BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu
“Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa pengumuman dan penerapan Tindakan Pemaksaan Sepihak adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang ditetapkan dalam Piagam PBB dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan menghalangi penikmatan hak asasi manusia,” katanya.
Pemerintahan Obama memberlakukan banyak sanksi atas program nuklir Iran selama masa jabatannya.
Kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia mencabut sebagian besar dari mereka, tetapi Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018.
Baca Juga: Rusia dan Chechnya Siapkan Serangan Terbesar Usai Bantu Evakuasi Warga Mariupol
Ia kemudian memberlakukan kembali sanksi-sanksi itu selain memperkenalkan sanksi baru yang terus diberlakukan oleh pemerintahan Joe Biden.
Sanksi, bagian dari apa yang oleh pejabat AS dicap sebagai kampanye tekanan maksimum untuk membawa Iran ke kesepakatan baru, diintensifkan selama pandemi virus corona.
Sebelumnya, Iran telah mengumumkan sanksi terhadap pejabat AS pada dua kesempatan, menargetkan 60 orang secara keseluruhan.
Baca Juga: Tegas! Kemnaker Sebut Pengusaha yang Tidak Bayar THR 2022 Diberi Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
Mereka termasuk Trump, mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, dan puluhan pejabat yang mewakili kepentingan militer dan diplomatik AS di seluruh wilayah.
Sebelum pengumuman itu, sanksi tersebut terutama ditujukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berperan dalam pembunuhan jenderal top Iran, Qassem Soleimani pada Januari 2020, dalam serangan pesawat tak berawak di Irak.
Sanksi tersebut dianggap sebagian besar simbolis karena orang-orang yang disebutkan namanya sangat tidak mungkin memiliki aset yang dapat disita oleh otoritas Iran dan tidak melakukan perjalanan ke Iran.
Iran, bagaimanapun, telah melakukan pembalasan atas pembunuhan Soleimani.
Sanksi baru datang ketika pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 terhenti dalam beberapa pekan terakhir.
Pada akhir Maret, AS memberlakukan sanksi baru pada beberapa entitas yang dikatakan terlibat dalam memperoleh pasokan untuk program rudal balistik Iran.***
