Network
PR DEPOK – Sebuah kelompok hak asasi manusia menyebut bahwa Israel memajukan rencana untuk membangun lebih dari 4.000 rumah di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Rencana pembangunan itu diungkap sehari setelah tentara Israel menghancurkan rumah-rumah di daerah di mana ratusan warga Palestina menghadapi ancaman pengusiran.
Peace Now, sebuah kelompok hak asasi manusia, memberikan angka tersebut setelah pertemuan Dewan Perencanaan Tinggi Israel, yang bersidang untuk meratifikasi pembangunan tersebut.
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera, pada pertemuan itu, 2.791 rumah menerima persetujuan akhir dan 1.636 menerima persetujuan awal.
Baca Juga: Kim Jong-un Tampil Perdana Pakai Masker saat Pimpin Rapat Negara, Efek Darurat Covid-19?
Para kritikus, termasuk tiga kelompok besar hak asasi manusia, mengatakan kebijakan itu sama dengan apartheid, tuduhan yang ditolak Israel.
“Negara Israel kembali tersandung ke jurang dan semakin memperdalam pendudukan,” ujar Hagit Ofran, seorang ahli di Peace Now.
“Ini berita buruk bagi Israel dan bagi siapa saja yang peduli dengan orang-orang di wilayah kami,” katanya.
Tidak ada pernyataan langsung dari pemerintah Israel, Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked menyebutnya hari perayaan untuk penyelesaian Yudea dan Samaria, nama yang digunakan Israel untuk Tepi Barat yang diduduki.
Pekan lalu, Shaked mengumumkan rencana untuk menyetujui rumah baru, dan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyuarakan oposisi kuat sebagai tanggapan.
“Program Israel untuk memperluas permukiman sangat merusak prospek solusi dua negara,” kata Departemen Luar Negeri AS pekan lalu.
Di kota Ramallah Tepi Barat, Bassam al-Salhe, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mendesak warga Palestina untuk meningkatkan perjuangan mereka dalam menghadapi proyek-proyek pemukiman.
Dia juga meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap Israel untuk memaksanya menghentikan penyelesaian dan agresinya terhadap rakyat Palestina.
Rencana untuk membangun 4.000 rumah lagi adalah kemajuan terbesar dari proyek pemukiman sejak pemerintahan Biden menjabat.
Gedung Putih menentang pembangunan pemukiman karena semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Permukiman Israel dibentengi, kompleks perumahan khusus Israel yang dibangun di atas tanah Palestina yang melanggar hukum internasional.
Antara 600.000 dan 750.000 pemukim Israel tinggal di setidaknya 250 pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Ungkap Alasannya Tak Ingin Lakukan Korupsi
Serangan pemukim terhadap warga Palestina dan properti mereka adalah kejadian biasa di Tepi Barat, rumah bagi hampir tiga juta warga Palestina.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, yang pernah memimpin organisasi pemukim utama, menentang kenegaraan Palestina.
Israel menyetujui pembangunan 3.000 rumah pemukim pada bulan Oktober meskipun ada teguran lain dari AS.
Baca Juga: Persyaratan dan Besaran Dana PIP Kemdikbud 2022 yang Cair untuk Siswa SD, SMP, dan SMA
Negosiasi antara Israel dan kepemimpinan Palestina gagal lebih dari satu dekade lalu, sebagian karena pembangunan berkelanjutan Israel di tanah Palestina.
B'Tselem, kelompok hak asasi Israel lainnya, mengatakan 12 bangunan tempat tinggal termasuk di antara bangunan yang dihancurkan di desa-desa di selatan kota Hebron, Tepi Barat.***
