Network
PR DEPOK – Presiden Rusia, Vladimir Putin, menandatangani dekrit yang menyederhanakan proses bagi penduduk wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang diduduki Rusia di Ukraina untuk memperoleh kewarganegaraan dan paspor Rusia.
Keputusan Rusia tersebut menandai langkah lebih lanjut menuju apa yang disebut sebagai Rusifikasi dari dua wilayah.
Perang Rusia di Ukraina telah memungkinkannya untuk membangun jembatan darat yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang direbutnya dari Ukraina pada tahun 2014.
Ukraina mengatakan rencana itu merupakan pelanggaran hukum internasional dan menuduh Rusia berperilaku kriminal.
Baca Juga: Meski Kalah dari Persis Solo, Aji Santoso Tetap Puji Permainan Bajul Ijo
“Penerbitan paspor secara ilegal merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional,” kata kementerian luar negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Langkah Vladimir Putin adalah untuk memperluas skema yang tersedia bagi penduduk daerah yang dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk Ukraina.
Di dua wilayah tersebut, Rusia telah mengeluarkan sekitar 800.000 paspor sejak 2019.
Baca Juga: Cukup Input KK dan KTP Lewat Aplikasi Cek Bansos, Bisa Dapat Bansos PKH Rp6 Juta
Pelamar tidak diharuskan untuk tinggal di Rusia dan tidak perlu memberikan bukti dana yang cukup atau lulus tes bahasa Rusia.
Kementerian luar negeri Ukraina mengatakan inisiatif itu adalah bukti lebih lanjut dari tujuan perang Moskow, yaitu integrasi wilayah yang dipegang oleh tentara Moskow ke dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi Rusia.
Rusia mengklaim kendali penuh atas wilayah Kherson, utara Krimea, pada pertengahan Maret, dan menguasai sebagian wilayah Zaporizhzhia di timur laut.
Baca Juga: Robert Alberts Tegaskan Kehadiran Ciro Alves dan David da Silva Tambah Gairah Latihan Persib Bandung
Di Kherson, gubernur Ukraina telah digulingkan dan pemerintah sipil-militer mengatakan awal bulan ini bahwa mereka berencana meminta Putin untuk memasukkannya ke Rusia pada akhir 2022.
Sebelumnya, pihak berwenang di Kherson memperkenalkan rubel sebagai mata uang resmi bersama dengan hryvnia Ukraina.
Kemudian pejabat yang dilantik oleh Moskow mengumumkan tindakan yang sama di beberapa bagian wilayah Zaporizhzhia.
Baca Juga: Ciro Alves dan David da Silva Sudah Mulai Gabung Latihan Persib Bandung
Ukraina telah berjanji untuk merebut kembali semua wilayah yang disita.
Sementara itu, pertempuran sengit sedang terjadi di timur Ukraina, di mana Rusia memfokuskan apa yang disebut "operasi militer".
Sudah tiga bulan sejak Rusia meluncurkan invasi ke negara tetangga Ukraina pada 24 Februari untuk "mende-nazifikasi" negara itu.
Baca Juga: Ketegangan Tak Kunjung Usai, Rusia Kini Sebut AS Bayar Teroris untuk Perang di Ukraina
Sekutu barat Ukraina mengatakan invasi itu adalah perang agresi.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan lebih dari 6,5 juta orang telah melarikan diri dari perang di Ukraina sejauh ini, dengan Polandia menjadi tuan rumah jumlah terbesar orang Ukraina.***
