Network
PR DEPOK - Baru-baru ini warga Ukraina mencoba untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia yang menjadi polemik baru di negaranya.
Wakil Perdana Menteri Ukraina dan Menteri Reintegrasi Wilayah Kependudukan sementara Irina Vereschuk mengungkapkan bahwa masalah tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan tertutup antardepartemen.
“Pengerjaan rancangan undang-undang terus berlanjut akan ada diskusi, tetapi arahnya telah ditentukan”
“Tapi jangan lupa ada banyak darah Ukraina di paspor merah Rusia, militer dan sipil, wanita dan anak-anak, ” kata Vereschuk dikutip Pikiranrakyat Depok.com dari Rusia Today.
Dia mengakui bahwa mungkin akan ada diskusi yang panjang dan sulit tentang aspek hukum untuk memperoleh paspor Rusia.
"Saya mengerti bahwa ini sulit, tetapi ini tentang keberadaan negara Ukraina," kata Vereschuk.
Baca Juga: Hari Anak Nasional 2022 Usung Tema Pasca Covid-19, Download 25 Link Twibbonnya di Sini!
Diskusi tersebut yakni terkait tentang hak asasi manusia dan kebutuhan untuk bertahan hidup di bawah kependudukan.
Dua hari lalu, dia menulis di Facebook bahwa paspor dan referendum digunakan oleh Moskow sebagai senjata yang lebih berbahaya daripada rudal.
Menurutnya paspor pergantian yang dikatakan ‘senjata’ ini memungkinkan Rusia untuk membuat perisai hidup warga Ukraina di wilayah yang telah dikuasainya.
Baca Juga: Dalami Kasus Brigadir J, Polri Periksa HP dan CCTV hingga Komnas HAM Lakukan Rencana Rahasia
Oleh karena itu, wakil perdana menteri berpendapat bahwa Kyiv harus mengambil sikap yang lebih jelas dan lebih tegas terhadap warga Ukraina.
Khususnya warga yang memperoleh kewarganegaraan dari negara agresor dan memberikan suara dalam referendum.
Seperti diketahui pada 11 Juni 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit untuk memberikan kebebasan pada warga Ukraina untuk mengajukan kewarganegaraan Rusia di bawah prosedur sederhana.
Termasuk bagi yatim piatu atau anak-anak yang sudah tidak punya wali dan penjaganya.
Dengan melakukan itu, ia memperluas prosedur yang sebelumnya disediakan untuk warga Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk serta penduduk Wilayah Kherson dan Zaporozhye yang berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa langkah Moskow tidak lain adalah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.***
