Network
PR DEPOK - Swedia mengalami kemunduran besar dalam proses permohonannya untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), karena salah satu anggota NATO, Turki, mengatakan tidak akan mendukungnya.
Atas permintaan Ankara, pertemuan antara Turki, Swedia, dan Finlandia yang rencananya digelar pada Februari mendatang, ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, demikian dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Seperti diketahui, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 23 Januari 2023, telah memperingatkan Swedia agar jangan berharap untuk mendapatkan dukungan dari Ankara untuk bergabung dengan NATO, terkait pembakaran Al Quran yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa di Stockholm.
Pada pidatonya, Erdogan mengatakan jika Swedia jangan berharap untuk menerima kabar baik mengenai keanggotaan NATO dari Turki.
Baca Juga: Putri Candrawathi Sebut Brigadir J Ancam Bunuh Dirinya dan Orang-orang Terdekat: Perbuatan Keji
"Mereka yang mengizinkan tindakan memalukan seperti itu di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, jangan berharap menerima kabar baik dari kami mengenai keanggotaan NATO," kata Erdogan.
Erdogan menambahkan tidak ada individu yang memiliki kebebasan untuk menghina keyakinan umat Islam ataupun agama lain.
Sebelumnya pada Januari 2023, para pendukung PKK dan YPG, telah menggantung terbalik boneka yang menyerupai sosok Erdogan di Stockholm.
Kemudian, para pendukung PKK dan YPG tersebut membagikan rekaman videonya ke media sosial yang terafiliasi dengan PKK.
Baca Juga: Terus Didesak Sekutu, Jerman Akhirnya Setuju untuk Kirimkan Tank Leopard ke Ukraina
Diketahui, pembakaran Al-Qur'an pada Sabtu 21 Januari 2023 yang dilakukan oleh pemimpin partai politik sayap kanan ekstrem Denmark Stram Kurs, Rasmus Paludan, terjadi saat Swedia bersamaan dengan Finlandia sedang berupaya mendapatkan dukungan dari Turki untuk bergabung dengan NATO.
Namun, permohonan tersebut telah diblokir oleh pemerintah Turki, yang menuding Swedia dan Finlandia mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) Suriah yang dianggap Turki sebagai kelompok teroris.
Kementerian Luar Negeri Turki kemudian mengutuk "tindakan keji" tersebut, dan memanggil Duta Besar Swedia untuk memprotes "propaganda teror" yang dilakukan terhadap Presiden Turki.
Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto pada Selasa 24 Januari 2023 mengatakan, jika negaranya mungkin harus mempertimbangkan kembali untuk mempromosikan masuknya Finlandia dan Swedia secara bersamaan ke NATO, jika proses permohonan Swedia tertunda lebih lama.
Baca Juga: Diberi Imbalan Segini, Tukang Becak Tega Bobol Rekening BCA Seorang Kakek
Selain itu, menurut Haavisto, aksi unjuk rasa yang dilakukan di Swedia baru-baru ini telah menunda pemrosesan permohonan keanggotaan NATO kedua negara itu, hingga setidaknya pemilihan parlemen dan Presiden Turki pada pertengahan Mei.
"Skenario mengerikan Swedia akan menjadi kenyataan jika Finlandia memutuskan untuk bergabung dengan NATO lebih dahulu. Jika hal itu terjadi, maka Swedia akan menjadi satu-satunya negara Nordik yang bukan anggota NATO. Ini akan menempatkan Swedia dalam situasi di mana negara tersebut melepas status nonblok, sementara di saat yang sama tidak memiliki jaminan keamanan dari NATO," kata komentator politik SVT Mats Knutson pada Selasa 23 Januari 2023.
Diketahui, Swedia dan Finlandia telah ersama-sama mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022.
Kemudian, pada bulan Juni, Turki, Swedia, dan Finlandia mencapai nota kesepahaman (MoU) sebelum Ankara mencabut hak vetonya menjelang KTT NATO di Madrid.
Baca Juga: Login cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bansos Kemensos 2023 secara Online
Lebih lanjut dalam MoU tersebut, Finlandia dan Swedia berjanji akan mendukung upaya Turki untuk memerangi terorisme, telah sepakat dan untuk menangani permintaan deportasi atau ekstradisi tersangka teroris yang tertunda secara cepat dan menyeluruh yang diajukan oleh Ankara.
Parlemen Turki belum meratifikasi permohonan keanggotaan NATO dari negara-negara Nordik tersebut, karena dengan alasan belum memenuhi permintaan Turki untuk mengekstradisi "teroris" anti-Turki, termasuk anggota PKK dan YPG.***
