Network
PR DEPOK – Para pakar menilai bahwa AS tetap tidak akan mengecam dan memberi sanksi terhadap Israel atas pendudukan di Palestina.
Pasalnya beberapa minggu terakhir ini telah ditandai oleh ketegangan luar biasa dan kekerasan mematikan antara Israel dan Palestina.
Tetapi ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Israel minggu ini, dia hanya menegaskan kembali posisi lama Washington dalam konflik tersebut.
Posisi itu yakni komitmen kuat untuk Israel, seruan untuk tenang, dan dukungan retoris untuk solusi dua negara.
Hampir semua yang dikatakan Blinken selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem ditarik dari pernyataan Departemen Luar Negeri sebelumnya.
George Bisharat, seorang profesor di UC College of the Law, San Francisco (sebelumnya UC Hastings), mengatakan pemerintah AS memandang kekerasan yang sesekali terjadi di Israel-Palestina sebagai ketidaknyamanan yang harus dikelola sambil mempertahankan dukungan tanpa syarat untuk pemerintah Israel.
“Dari sudut pandang Amerika Serikat, kita jujur saja: Mereka tidak peduli dengan kehidupan warga Palestina,” kata Bisharat, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
“Mereka hanya peduli sejauh gejolak ini mengganggu apa yang dianggap Amerika Serikat sebagai kepentingan strategisnya di kawasan itu, yang tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, siapa pun, bukan hanya orang Palestina,” tambahnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Mingguan Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo: Ada Kesulitan Keuangan dan Kesehatan
Kunjungan Blinken terjadi setelah seorang pria bersenjata Palestina menembak mati tujuh orang Israel di Yerusalem Timur yang diduduki setelah pasukan Israel membunuh 10 orang Palestina di Tepi Barat, dalam salah satu hari paling mematikan baru-baru ini.
Terlepas dari ketegangan yang meningkat, pemerintah AS sepertinya tidak akan segera mengubah arah, menurut Annelle Sheline, seorang peneliti di Quincy Institute for Responsible Statecraft, sebuah wadah pemikir yang berbasis di AS.
“Kebijakan administrasi Biden terhadap Timur Tengah pada umumnya, dan Israel khususnya, didasarkan pada mempertahankan status quo, dan tidak mengakui cara status quo bergeser di bawah kaki mereka,” kata Sheline.
“Terlalu terlambat untuk pendekatan baru, tapi saya rasa kita tidak akan melihatnya,” tambahnya.
“Saya belum melihat kecenderungan dari siapa pun di pemerintahan bahwa mereka tertarik untuk mencoba menekan Israel. Saya pikir mereka khawatir tentang optik itu,” ujarnya.
Meskipun Biden berjanji untuk memusatkan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya ketika dia menjabat, pemerintahannya telah mendorong untuk memperkuat dukungan AS untuk Israel, yang dituduh oleh kelompok hak asasi utama memaksakan sistem apartheid pada warga Palestina.
Israel menerima miliaran bantuan militer AS setiap tahun, dan Biden bahkan meningkatkan bantuannya.
Sementara itu, di tengah perang Ukraina, mengintensifkan persaingan AS dengan China dan agenda domestik yang sibuk, Israel-Palestina jauh dari prioritas utama Biden, sebuah kenyataan yang menurut Bisharat memperkuat pandangan Washington tentang krisis saat ini sebagai masalah kecil yang dapat dikelola.
Baca Juga: Jadwal Acara TV GTV Hari Ini Rabu 1 Februari 2023: Obsesi, Super Deal Indonesia hingga Konon Katanya
Menggemakan Sheline, Bisharat mengatakan para pejabat AS melambai-lambaikan prospek solusi dua negara hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo pendudukan Israel yang tidak terbatas dengan memperlakukannya sebagai sementara.
“Ini adalah gangguan dari orang-orang yang menghargai kenyataan bahwa kita telah terjebak dalam kebiasaan kolonialisme pemukim yang berkelanjutan di Tepi Barat dan semua tindakan apartheid yang diharuskan olehnya,” katanya.
Blinken, seperti pejabat lain dalam pemerintahan Biden, enggan mengkritik Israel secara terbuka.
Diplomat top AS tidak goyah dari pendekatan itu, saat dia memuji aliansi AS-Israel dan menyoroti upaya Washington untuk lebih jauh mengintegrasikan Israel ke Timur Tengah dan memperkuat kesepakatan normalisasi dengan negara-negara Arab.
Blinken memperingatkan terhadap langkah-langkah yang bertentangan dengan "visi" solusi dua negara, yang menurutnya akan merugikan keamanan jangka panjang Israel dan identitas jangka panjangnya sebagai negara Yahudi dan demokratis.
Dia juga gagal memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya tentang tindakan hukuman yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Netanyahu untuk diterapkan pada keluarga warga Palestina yang melakukan serangan terhadap warga Israel, termasuk deportasi dan penghancuran rumah.
Selama konferensi pers bersama Netanyahu, dia memberikan penghormatan kepada tujuh orang Israel yang dibunuh oleh pria bersenjata Palestina minggu lalu.***
