Network
Badan Keamanan ini bersekutu dengan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.
Sejak tahun 2011, Libya telah terbagi antara dua pemerintahan saingan, masing-masing didukung oleh berbagai aktor internasional dan milisi bersenjata di negara tersebut. Dbeibah berbasis di ibu kota, Tripoli, sementara Dewan Perwakilan Rakyat, yang menuntut pembebasan Bumatari, berbasis di kota timur Tobruk.
Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya (UNSMIL) juga telah menyatakan keprihatinan atas penculikan mantan menteri tersebut dan penutupan ladang minyak.
Baca Juga: Temukan 6 Nasi Uduk Termantap di Malang dengan Rating yang Tinggi
Misi ini menyambut baik pembebasannya dan menyerukan pembebasan tambahan "semua yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk warga sipil, aktivis masyarakat, tokoh politik, dan anggota dinas keamanan," demikian disampaikan melalui cuitan resminya.
Ladang minyak di Libya sering menjadi sasaran protes politik sejak terjadi kekacauan sipil setelah penggulingan pemimpin sebelumnya, Muammar Gaddafi, yang didukung oleh NATO pada tahun 2011.
Khususnya, ladang minyak Sharara sering kali menjadi target, karena merupakan salah satu ladang minyak terbesar di negara tersebut dengan produksi harian sebesar 290.000 barel.
Baca Juga: Cek Data DTKS Jabar 2023 di Link cekbansos.kemensos.go.id
Ladang minyak ini dikelola oleh perusahaan minyak milik negara, National Oil Corporation, bersama dengan perusahaan Repsol dari Spanyol, Total dari Prancis, OMV dari Austria, dan Equinor dari Norwegia.
Dengan dibebaskannya mantan menteri keuangan, Faraj Bumatari, akhirnya ladang minyak di Libya kembali beroperasi.***
