Network
PR DEPOK – Sebanyak lebih dari seratus staf Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) menandatangani surat terbuka kepada Menteri Alejandro Mayorkas.
Dalam surat itu, staf DHS mengecam cara departemen tersebut menangani perang di Gaza. Dilansir dari Al Jazeera, mereka mengungkapkan rasa frustrasi terhadap tidak adanya pesan yang jelas berisi pengakuan, dukungan, dan duka bagi lebih dari 18.000 warga Palestina yang tewas di Gaza sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober.
“Krisis kemanusiaan yang parah di Gaza dan kondisi di Tepi Barat adalah keadaan yang secara umum akan ditanggapi oleh Departemen Luar Negeri dengan berbagai cara,” tulis surat tertanggal 22 November itu.
“Namun kepemimpinan DHS tampaknya menutup mata terhadap pemboman kamp pengungsi, rumah sakit, ambulans, dan warga sipil,” lanjutnya.
Baca Juga: Ambyar! 5 Soto Paling Gurih di Samarinda yang Ratingnya Tinggi, Banjir Ulasan Positif di Google Map
Sebanyak 139 anggota staf dari DHS dan lembaga yang dikelolanya, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), menandatangani surat tersebut.
Namun beberapa anggota staf memilih untuk menandatangani surat secara anonim karena takut akan reaksi balik. Mereka menyerukan DHS untuk memberikan representasi situasi yang adil dan seimbang, dan memungkinkan ekspresi yang penuh hormat tanpa rasa takut akan dampak profesional.
DHS tidak menanggapi permintaan komentar hingga saat ini.
Baca Juga: 7 Warung Bubur Ayam Paling Enak di Madiun, Cocok untuk Menu Sarapan
Perpecahan dalam Pemerintahan Biden
Surat tersebut merupakan indikasi terbaru perpecahan dalam pemerintahan Presiden Joe Biden, yang menghadapi kritik internal atas sikap pemerintahnya terhadap perang Gaza.
Bulan lalu, lebih dari 500 pejabat dari 40 lembaga pemerintah mengeluarkan surat anonim yang mendorong Biden menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Ada pula surat lain ditandatangani oleh 1.000 karyawan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) menyatakan seruan serupa.
Namun Biden enggan mengkritik serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza, malah menjanjikan dukungannya yang kokoh dan tak tergoyahkan untuk sekutu lama AS tersebut.
Dalam pesan internal pada tanggal 2 November, Mayorkas menggemakan pendirian Biden. Dia mengecam serangan di Israel pada tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh kelompok Palestina Hamas, namun tidak menyebutkan krisis kemanusiaan di Gaza.
“Dampaknya terus melanda komunitas Yahudi, Arab Amerika, Muslim, dan komunitas lainnya di mana pun,” tulis Mayorkas.
“Saya berbesar hati mengetahui bahwa Departemen kami berada di garis depan dalam melindungi komunitas kami dari antisemitisme, Islamofobia, dan bentuk kefanatikan dan kebencian lainnya,” ujarnya.
Namun dua anggota staf DHS yang berbicara tanpa menyebut nama merasa bahwa departemen tersebut harus bertindak lebih jauh untuk mengatasi meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, di mana warga sipil masih berada di bawah pengepungan Israel.
Baca Juga: Viral, Motor Kawal Ambulans Ditilang Polisi
Para ahli PBB telah memperingatkan adanya risiko genosida yang besar di wilayah tersebut, karena persediaan semakin menipis dan bom terus berjatuhan.
Surat itu juga menyerukan DHS untuk mengambil tindakan di Gaza yang sepadan dengan respons biasanya terhadap tragedi kemanusiaan, salah satunya penciptaan program pembebasan bersyarat kemanusiaan bagi warga Palestina di wilayah tersebut.
Hal ini akan memungkinkan mereka untuk sementara waktu memasuki AS berdasarkan alasan kemanusiaan yang mendesak atau alasan kepentingan publik yang signifikan.
Surat tersebut juga mendorong DHS untuk menunjuk penduduk wilayah Palestina yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status perlindungan sementara atau TPS. Hal ini akan memungkinkan warga Palestina yang sudah berada di AS untuk tetap tinggal di negara tersebut dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin kerja.
Program serupa juga diterapkan pada konflik-konflik lain, termasuk bagi warga Ukraina yang menghadapi invasi besar-besaran dari Rusia.
Namun salah satu pejabat DHS yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa meskipun ada diskusi tentang kemungkinan penunjukan TPS, tindakan tampaknya tidak mungkin dilakukan.
“Ada banyak hambatan sistemis dan programatik yang serius yang semata-mata disebabkan oleh politik,” katanya.
Salah satu tantangannya adalah AS tidak mengakui Palestina sebagai negara, sehingga kelayakannya untuk TPS diragukan.***
