Network
PR DEPOK – Tiongkok mengaku mengalami penurunan angka kelahiran di Provinsi Xinjiang, wilayah yang diduga menjadi lokasi wanita muslim Uighur disterilkan secara paksa di kamp-kamp konsentrasi.
Dilansir Pikiranrakyat-depok.com dari Daily Mail, Beijing sebelumnya sempat membantah kabar sterilisasi dan juga genosida terhadap muslim Uighur. Pihaknya bersikeras bahwa populasi di Xinjiang terus mengalami peningkatan.
Namun keterangan yang berbeda disampaikan oleh kelompok minoritas Uighur di provinsi tersebut. Mereka mengaku ditangkap karena memiliki terlalu banyak anak dan para wanita dipaksa melakukan aborsi serta implan kontrasepsi.
Para kritikus menduga paksaan aborsi dan pemasangan kontrasepsi ini dilakukan dalam upaya mengurangi populasi muslim.
Baca Juga: Depok Catat Lonjakan Kasus Baru Covid-19, Dinkes Sasar Wisma Makara UI untuk Lokasi Isolasi Tambahan
Meski sempat bersikeras bahwa populasi warga terus bertambah, Partai Komunis di Xinjiang akhirnya mengakui bahwa angka kelahiran turun sebanyak sepertiga dari 2017 hingga 2018.
Angka kelahiran di Xinjiang mengalami penurunan dari 15,88 per 1.000 orang di tahun 2017, menjadi 10,69 per 1.000 orang pada tahun 2018.
Mencuatnya informasi ini, pejabat komunis mengatakan bahwa penurunan angka kelahiran disebabkan implementasi kebijakan keluarga berencana yang komprehensif.
Mereka mengatakan bahwa kelahiran di Xinjiang menurun sebanyak 120.000 dalam kurun waktu satu tahun.
Diduga disebabkan oleh paksaan sterilisasi dan genosida, Partai Komunis membantah dengan mengatakan penurunan angka kelahiran tersebut karena warga yang tinggal di Xinjiang mematuhi aturan keluarga berencana secara sukarela.
Baca Juga: Penjual Rujak Keliling yang Dapat Rejeki Hadirnya TMMD Reguler Brebes
Pemerintah Xinjiang mengklaim bahwa sejak beberapa dekade yang lalu, kelompok minoritas seperti muslim Uighur diizinkan untuk memiliki lebih dari satu anak, terlepas dari kebijakan pengendalian kelahiran yang terkenal di Tiongkok.
Sementara kebijakan pengendalian kelahiran dilonggarkan bagi kaum mayoritas Han, para kritikus menilai bahwa Tiongkok telah melakukan tindakan kejam untuk memotong tingkat kelahiran Uighur dan menghilangkan identitas serta budaya etnis tersebut.
Data menunjukkan bahwa Provinsi Xinjiang tercatat menyumbang 80 persen dari total implant IUD yang diberikan di Tiongkok pada tahun 2018.
Tak hanya itu, beberapa bukti juga menunjukkan bahwa polisi bersenjata kerap mengetuk pintu-pintu di Xinjiang untuk memeriksa wanita yang hamil.
Selain itu, pihak kepolisian setempat juga diduga memberikan penghargaan kepada seseorang yang melaporkan kelahiran ilegal di Xinjiang.
Sementara itu, terkait penyiksaan yang diduga dilakukan pemerintah Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang, Amnesty International mengatakan bahwa kamp-kamp konsentrasi digunakan untuk menyiksa dan mencuci otak siapa pun yang dicurigai akan berkhianat.
Baca Juga: Kasus Alpen Food Belum Usai, Tagar Boikot Aice Kembali Trending di Twitter Akibat Besaran Upah Turun
Amnesty International menjelaskan, mulanya muslim Uighur ditangkap usai dituduh melakukan tindakan ekstremisme karena melaksanakan salat rutin dan menolak meminum alkohol.
“Daerah itu dipenuhi kamera pengintai pengenalan wajah, didukung dengan adanya kecerdasan buatan dan pengumpulan DNA massal,” ujar kelompok Hak Asasi Manusia, Amnesty International.
Lebih rinci kelompok HAM tersebut juga menyebutkan bahwa pemeriksaan keamanan serta pembatasan telepon adalah hal yang rutin dan wajar di Xinjiang.
Dengan merebaknya kabar yang menyebutkan bahwa Tiongkok melakukan kerja paksa terhadap muslim Uighur, pemerintah setempat akhirnya buka suara.
“Setiap orang, terlepas dari apakah mereka etnis minoritas atau Han Tiongkok, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum,” tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok dalam beberapa kesempatan mengklaim bahwa kamp-kamp yang mereka bangun di Xinjiang adalah kamp pelatihan kejuruan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Xinjiang telah membangun tenaga kerja berbasis pengetahuan, terampil dan inovatif untuk memenuhi persyaratan era baru,” ujar salah satu laporan.***
