PIKIRAN RAKYAT - Terdapat ketimpangan dalam pembangunan di Jawa Barat. Dengan penduduk yang mencapai 50 juta orang, seharusnya bantuan pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikirim lebih banyak ke Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya menilai pangkal masalah dari ketidakdilan ditengarai karena morotarium daerah otonomi baru (DOB) dan kebijakan politik anggaran yang berat sebelah.
“Pada 2019, Jawa Barat hanya mendapat dana transfer dari pusat sekira Rp 64,4 triliun, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing beroleh Rp 60 triliun dan Rp 74 triliun, bayangkan saja kejomplangan anggaran itu kalau dikali 5 tahun, ini data yang menyedihkan,” katanya saat memberi pemaparan dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Barat yang diselenggarakan Pikiran Rakyat pada Rabu malam 12 Februari 2020 di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Baca Juga: Pilkada Depok 2020, Golkar Mesra dengan PKS dan Bidik Kursi Wakil Wali Kota
Dia menilai ketimpangan kebijakan politik anggaran itu imbas dari morotarium sejumlah DOB di Jawa Barat. Karena, selama ini hitungan besar dan kecilnya anggaran pusat bukan bergantung kepada jumlah penduduk, melainkan jumlah daerah.
“Kalau urusan DOB masih dipersoal, setidaknya harus ada perubahan dalam rumusan kebijakan fiskal dengan memperhatikan jumlah penduduk. Jawa barat yang punya penduduk lebih banyak ketimbang Jawa tengah dan Jawa Timur, justru beroleh bantuan APBN lebih sedikit. Itu karena jumlah daerah di sana lebih banyak,” ucapnya.
Kini, dari 21 DOB Jawa Barat yang diajukan ke pusat, baru 6 diantaranya yang dinilai memenuhi persyaratan final, yaitu Garut Selatan, Sukabumi Utara Bogor Barat, Bekasi Utara, Cianjur Selatan, dan Indramayu Barat.
Baca Juga: Kostum Batman yang Membalut Robert Pattinson Akhirnya Muncul di Media Sosial
Meski begitu, pemerintah Jawa Barat masih harus menunggu pencabutan moratorium DOB oleh pemerintah pusat yang sudah berlangsung sejak tahun 2014. Alasan moratorium karena pusat menilai banyak otonomi daerah yang gagal di luar Pulau Jawa.
“Jangan karena melihat contoh kegagalan di provinsi lain, Jawa Barat jadi kena getahnya,” terangnya.
Dia menganggap DOB di Jawa Barat itu rata-rata berhasil.
Baca Juga: Milea: Suara dari Dilan, Menyelami Dilan dan Geng Motornya Lebih Dalam
“Coba lihat bagaimana indeks pembangunan manusia (IPM) kota Banjar. Kemudian lihat kabupaten Pangandaran yang menjelma sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terendah,” ucapnya.
Dengan adanya pemekaran daerah, kata dia, secara otomatis bisa menambah jumlah desa. Jawa Barat yang punya penduduk hampir 50 juta, tapi jumlah kawasan perdesaannya hanya 5.300. Jumlah itu tampak jomplang bila dibanding Jawa Tengah yang punya sekira 7.000 desa dengan total penduduk 34 juta jiwa.
“Artinya dana desa per tahun yang senilai Rp 1 miliar bila dikali 7.000 desa di Jawa Tengah, jumlah anggarannya sudah Rp 7 triliun. Bandingkan dengan Jawa Barat. Perbedaannya bisa Rp 2 triliun setiap tahun, dan kemudian dikalikan 5 tahun. Bedanya hingga Rp 10 triliun,” ujarnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Depok Hari Ini: Jumat, 14 Februari 2020 Berpotensi Hujan Ringan
Dia menilai banyaknya jumlah penduduk yang tak berbanding lurus dengan jumlah desa, secara otomatis berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Selama ini, dana desa habis untuk pembangunan infrastruktur yang skalanya kecil. Sementara di Jawa Tengah sudah dipakai untuk pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, dari 18 wilayah kabupaten yang mana didalamnya termasuk kawasan perdesaan, ternyata masih ada 5 daerah yang presentase penduduk miskinnya berada di angka 10 persen, yaitu Bandung Barat, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka.***