PR DEPOK - Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat mencalonkan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menjadi pahlawan nasional dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 ini.
Selain mencalonkan Mochtar, Pemerintah Daerah jawa Barat juga mengajukan tiga nama lainnya: Inggit Garnasih, K.H. Ma'mun Nawawi, dan K.H. Sholeh Iskandar.
Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia, Hindia Belanda, pada 17 Februari 1929. Awam mengenalnya sebagai akademisi, diplomat, ahli hukum laut, dan teknokrat.
Dia juga dikenal sebagai seorang yang suka berkelakar. Kemampuan guyonnya menjadikan dia sebagai seorang yang bisa mencairkan situasi di dalam suatu perundingan.
Baca Juga: Berapa Besaran Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang? Simak Berikut Penjelasannya
Mochtar dan Dunia Akademik
Karier Mochtar Kusumaatmadja di dunia akademik dimulai ketika ia menjadi lektor kepala di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dia mulai menjabat pada tahun 1957.
Lima tahun kemudian, pada 1962, Mochtar menjadi Dekan. Disamping itu, dia juga menyelesaikan disertasinya yang bertajuk “Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960”. Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, adalah Prof. Iwa Kusumasumantri yang memjadi promotornya.
Selepas "diberhentikan" sebagai dekan, Mochtar menjadi dosen. Keemudian, dia dianugerahi gelar guru besar luar biasa di Fakultas Hukum UI pada akhir 1960an.
Dia juga sempat menjadi Rektor Universitas Padjajaran. Jabatan ini ia emban dalam waktu yang singkat, hanya dari tahun 1973-1974.
Baca Juga: Luis Milla Bawa 22 Pemain di Laga Persib vs Persis: Teja dan Jupe Kembali, Sato Absen
Mochtar di Tengah Gonjang-ganjing Politik 1960an
Ketika situasi politik pada tahun 60an memanas, Mochtar turut kebagian getahnya. Dia dipecat dari jabatannya sebagai dekan.
Hal itu disebabkan oleh tuduhan mahasiswa golongan kiri yang menyebutkan bahwa Mochtar telah melecehkan Soekarno.
Selain itu, dia juga dituduh telah melecehkab juru bicara Manipolusdek (ideologi demokrasi terpimpin) Dr. Ruslan Abdulgani. Padahal, banyak saksi di Fakultas Hukum Unpad yang membantah tuduhan tersebut.
Baca Juga: Prediksi dan Head-to-Head Manchester United Vs Brentford, Pembuktian Tanpa Kehadiran Casemiro
Bangkitnya Karier Politik Mochtar Kusumaatmadja
Runtuhnya Pemerintahan Orde Lama menjadi titi tolak bagi Mochtar Kusumaatmadja.
Oleh Pemerintahan Orde Baru, Mochtar ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman di Kabinet Pembangunan II. Jabatan ini diembannya pada tahun 1974 sampai 1978.
Selepas menjabat sebagai Menteri Kehakiman, dia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Pembangunan III. Jabatan ini diembannya sampai tahun 1988.
Setelah berhenti memegang jabatan Menteri Luar Negeri, Mochtar ditempatkan di Dewan Pertimbangan Agung. Ia menjabat di posisi tersebut pada tahun 1988-1998.
Selain beberapa jabatan tersebut, Mochtar juga pernah ditunjuk sebagai Delegasi Hukum Laut UNCLOS III pada tahun 1982.
Baca Juga: Prediksi dan Head-to-Head Manchester United Vs Brentford, Pembuktian Tanpa Kehadiran Casemiro
Mochtar di Pusaran Penghargaan
Mochtar Kusumaatmadja, selain jago soal hukum dan diplomasi, dia adalah seorang yang banyak mendapatkan penghargaan.
Pada 1973, misalnya, dia dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Pemerintah Indonesia. Setahun berselang, dia dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana.
Selain dua penghargaan itu, Mochtar juga dianugerahi Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Naraya, dan Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut.
Baca Juga: Link Unduh Resmi Troublemaker, Game Buatan Developer Indonesia Bernuansa Masa SMA
Dia juga mendapatkan beberapa penghargaan dari Pemerintah negara luar, misalnya, dianugerahi Gwanghwa Medal of the Order of Diplomatic Service Merit oleh Pemerintah Korea Selatan.
Selain itu, Mochtar juga dianugerahi Grand Cross of the Order of Sikatuna, Rank of Datu (GCrS) dari Oemerintah Filipina pada 1980.
Mochat Kusumaatnadja berpulang pada 6 Juni 2021 lalu. Banyak tokoh yang lantas mendukung penetapan dirinya sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Kini, di tahun 2023, Mochtar Kusumaatmadja dicalonkan kembali menjadi pahlawan Indonesia oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. ***