Network
PR DEPOK – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya viral lantaran mengirimkan surat permintaan tunjangan hari raya (THR) ke perusahaan bus PO Budiman Tasikmalaya.
Selebaran dengan kop surat BNN Kota Tasikmalaya ini tersebar di masyarakat, bahkan surat tersebut sudah diakui oleh BNN.
Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim menyebutkan jika surat tersebut sudah dicabut.
Surat yang ditandatangani dan dicap atas nama Kepala BNN Kota Tasikmalaya ini tersebar di sejumlah grup WhatsApp wartawan maupun masyarakat Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api, 4 Orang Terjaring OTT KPK di Semarang
Bahkan salah seorang warga Kota Tasikmalaya mengaku mendapatkan sebaran tersebut dari grup WhatsApp yang berisikan tulisan lembaga BNN dengan kop surat untuk mengajukan permohonan THR atau paket lebaran bagi anggota BNN Kota Tasikmalaya.
“Ya, saya dapat info BNN Kota Tasikmalaya mengajukan THR ke perusahaan. Saya heran apakah diperbolehkan atau tidak,” ujar Fitrian seorang warga yang dikutip PikiranRkyat-Depok.com dari ANTARA.
Sementara itu dari hasil pengecekan, tertulis di atas surat dengan logo BNN dengan perihal surat ‘Ajakan Partisipasi dan Apresiasi’ yang dikeluarkan di Tasikmalaya, 10 April 2023 dan ditujukan kepada Direktur PO. Budiman Tasikmalaya.
Dalam isi surat tersebut tertulis ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan ucapan mohon maaf lahir dan batin.
Baca Juga: Tiket Kereta Api Garut-Purwakarta Cuma Rp1, Cek Tanggal Keberangkatan di Sini
Dalam surat tersebut juga memuat pesan permohonan ‘Kami segenap keluarga besar Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya Mohon Partisipasi dan Apresiasi Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu berupa THR maupun paket Lebaran untuk 28 anggota di lingkungan BNN Kota Tasikmalaya’.
Sementara, Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim membenarkan surat tersebut dari BNN Kota Tasikmalaya yang ditujukan kepada PO Bus Budiman terkait permohonan THR.
“Tujuannya untuk memberikan tambahan aja buat anggota, itu dalam bentuk barang, sembako atau apa,” ujar Iwan.
Namun tersebarnya surat tersebut, Iwan menyampaikan permohonan maaf dan menilai bahwa hal tersebut merupakan kesalahan lembaga yang dipimpinnya.
Baca Juga: KPK Gelar OTT di Semarang dan Jakarta, Pejabat DJKA Ditangkap
Ia juga menyampaikan jika surat permohonan tersebut sudah ditarik kembali.
“Ini kesalahan saya untuk dimaklumi lah, karena saya tidak menyadari menjadi seperti ini. Sudah tidak di mana-mana, Cuma satu,” jelasnya.***
