Isu Jokowi dan Sri Mulyani 'RIbut' Soal THR PNS, Rocky: Kekacauan yang Timbul Saling Tidak Percaya di Istana

PR DEPOK – Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan komentarnya terkait polemik yang terjadi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Diketahui, polemik tersebut disebabkan persoalan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021.

Petisi penolakan pencairan THR pun muncul sebagai akibat dari perbedaan yang muncul tersebut.

Baca Juga: Muncul Pertanyaan Soal Menikah hingga Kesediaan Jadi Istri Kedua di TWK KPK, Febri: Apakah Pantas Diajukan?

Pada awalnya, pemerintah disebutkan ingin mencairkan THR secara penuh. Namun, Sri Mulyani justru mengumumkan bahwa pencairan THR PNS 2021 tidak demikian.

THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok (gapok) dan tunjangan melekat atau tanpa tunjangan kinerja (Tukin) dan insentif lainnya.

Di samping itu, beredar kabar bahwa pencairan Tukin di lingkungan Kemenkeu dilakukan secara tidak tanggung-tanggung, yakni sebanyak empat kali sebelum THR diberikan.

Baca Juga: Buntut Gus Miftah Orasi di Gereja, Taufik Damas: Anehnya Tokoh Tertentu ke Gereja Di-bully, yang Lain Tidak

Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan bahwa kini masyarakat melihat adanya diskriminasi.

“Mentang-mentang di sekitar ‘kasir’, maka ‘ASN kasir’ dapat empat kali insentif, yang lain enggak dapat,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 7 Mei 2021.

Menurutnya, koordinasi kebijakan di dalam pemerintahan akhirnya berantakan karena tidak adanya ‘payung’ kepemimpinan.

Baca Juga: Guntur Romli Unggah Foto Habib Rizieq di Penjara: Doakan Mereka Tetap Bangga dan Betah Tinggal Lama

“Kan enggak mungkin orang mempersoalkan bahwa Sri Mulyani tidak adil kalau dari awal orang tahu Sri Mulyani sebetulnya enggak pernah dapat poin untuk menjalankan kebijakannya,” tuturnya.

“Jadi saya tetap menganggap bahwa permainan politik hari ini itu menunjukkan ketidakmampuan Istana untuk mengkoordinir isu,” ucap Rocky Gerung lagi.

Ia menjelaskan bahwa sistem penggajian Kemenkeu sebelumnya juga diistimewakan lantaran dianggap harus bekerja keras dengan ketelitian dan sebagainya.

Baca Juga: Warganet Sebut KPK ‘Tumpul’ Usut Kasus di DKI, Dedek: Berani Banget Ungkap Fakta Ini, Gak Takut Dicap Buzzer?

“Jadi insentif diberikan pada wilayah-wilayah yang beban kerjanya itu mengandung risiko lebih besar. Itu hal yang standar,” ujar Rocky Gerung.

Kemudian, pria berusia 62 tahun ini mempertanyakan, apakah hal itu berarti bahwa pegawai Kemenkeu mau merayakan Hari Raya Lebaran lebih panjang dari ASN lainnya karena uangnya lebih banyak.

“Yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh (adanya situasi) saling tidak percaya di Istana,” kata Rocky Gerung.***