PR DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Jawa Barat mendorong terbentuknya bank sampah di tingkat kelurahan.
Untuk mengatasi masalah sampah di Depok, DLHK berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan menambah jumlah bank sampah.
"Kami terus mendorong terbentuknya bank sampah (BS) di tingkat kelurahan. Berdasarkan data terakhir jumlah BS mencapai 319 kelompok yang tersebar di 63 kelurahan," kata Kepala DLHK Kota Depok, Ety Suryahati di Depok, pada Rabu 9 Juni 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Berhasil Lulus dari Stanford University, Maudy Ayunda Bagikan Kebahagiaan dan Pengalamannya
Ety Suryahati menjelaskan bahwa jumlah bank sampah di Depok masih fluktuatif.
Pasalnya, di Depok ada bank sampah yang baru terbentuk tetapi tidak daftar dan ada juga yang sudah pasif.
Meski demikian, ketersediaan tersebut akan terus berusaha menambah jumlah bank sampah di Kota Depok.
Menurut Ety, DLHK Depok tidak hanya berniat menambah jumlah bank sampah, pihaknya pun turut mendorong terbentuknya Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap kelurahan.
Baca Juga: Tanggapi Soal Kedekatan Billy Syahputra dengan Wanita Lain, Memes Prameswari: Aku Malah Mendukung
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 30 UPS organik dan akan terus dioptimalkan.
"Yang baru saja dioperasionalkan adalah pengolahan sampah setempat menjadi bahan bakar atau palet pengganti kayu bakar. Mudah-mudahan upaya ini bisa mengurangi produksi sampah dari masyarakat yang masuk ke TPA Cipayung," ujarnya.
Selain itu, menurut Ety pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah penanganan sampah di Depok, salah satunya melalui pemilahan sampah.
"Pemerintah Kota (Pemkot) berhasil melakukan pengurangan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung sebanyak 30 persen. Hal ini karena sebagian masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah," ujarnya.
Sebelumnya, Ety mengajak seluruh masyarakat kota Depok untuk bisa mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2025.
Untuk merealisasikannya, DLHK kota Depok meminta peran serta dan kesadaran masyarakat agar bisa memilah sampah dari rumah masing-masing.
Ia mengatakan untuk mengurangi sampah di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia mencanangkan 30 persen pengelolaan sampah dilakukan masyarakat, sedangkan 70 persennya berupa penanganan sampah.
Menurutnya, 30 persen pengelolaan sampah oleh kita (masyarakat), caranya dengan pemilahan itu. Sedangkan 70 persennya penanganan, biasanya di Pemerintah Kota (Pemkot) seperti mengaktifkan Unit Pengelola Sampah (UPS), bank sampah dan sebagainya.
Ety menjelaskan, pengelolaan sampah dilakukan dengan 3 R yaitu reduce, reuse dan recycle.
Kegiatan tersebut merupakan aktivitas mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah dengan cara menggunakan kembali sampah yang layak pakai dan mengelolanya menjadi produk lain.***