PR DEPOK - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mencatat transaksi belanja online di toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Mbizmarket mencapai 48 miliar Rupiah selama tahun 2023.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kota Depok, Indah Lestari Dewi.
Indah menjelaskan bahwa transaksi tersebut berasal dari 11.285 pesanan yang dilakukan oleh 30 perangkat daerah di Kota Depok. Kota Depok menjadi yang terbesar dalam transaksi belanja online di Jawa Barat dengan berbagai kategori transaksi pemesanan.
Dari total transaksi di Mbizmarket, sebesar 61 persen atau 29 miliar Rupiah berasal dari kategori makanan, minuman, jasa kreatif, dan kebutuhan kantor serta peralatan elektronik. Hal ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari sektor makanan dan minuman terhadap nilai transaksi dan jumlah pengadaan.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Warung Makan Bebek Bakar di Semarang, Opsi Kudapan saat Sahur Pertama
Saat ini, terdapat 304 penyedia asal Kota Depok yang bertransaksi di Mbizmarket dari total 496 penyedia yang terdaftar. Indah berharap agar lebih banyak lagi UMKM yang dapat terdaftar dan mendapatkan paket pekerjaan dari perangkat daerah.
Dukungan dari perangkat daerah dan unsur vertikal untuk menggunakan platform belanja online dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM di Kota Depok. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengungkapkan manfaat pemanfaatan sarana elektronik dalam belanja pemerintah.
Menurut Luhut, penggunaan e-Katalog LKPP dapat membantu menekan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat terlibat korupsi. Dengan membangun sistem yang baik, belanja melalui e-katalog dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.
Proses belanja produk dalam negeri dengan e-Katalog LKPP juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan efisiensi dan keaslian produk. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan ruang lebih besar efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran negara.
Baca Juga: 4 Daftar Bakso Enak di Tol Cipali, Suasananya Nyaman dan Tempatnya Luas untuk Singgah
Digitalisasi belanja produk dalam negeri juga memberikan transparansi yang lebih baik dan telah menjadi contoh yang ditiru oleh negara lain, seperti Kenya, yang telah menerapkan hal yang sama.
Ini menunjukkan bahwa digitalisasi belanja produk dalam negeri tidak hanya memberikan manfaat lokal tetapi juga dapat menjadi model untuk negara lain dalam mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. ***