Network
PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek pelekasanaan hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Depok yang mulai berlaku Rabu 15 April 2020.
Ridwan Kamil, dalam kunjungannya, menilai pelaksanaan PSBB di Depok belum terlalu efektif lantaran masih banyak warga berkerumun.
Menurut dia, agar PSBB Depok berjalan efektif, harus ada sanksi di luar sanksi pelanggaran pidana.
Tidak hanya di Depok, Ridwan Kamil menyebut warga Jawa Barat pada umumnya juga masih banyak warga yang berkeluyuran selama masa PSBB berlangsung.
Baca Juga: 530.000 Email dan Password Pengguna Zoom Dijual di Dark Web
Kendati begitu, terjadi penurunan volume kendaraan yang cukup signifikan di tol. Hal itu mengindikasikan pelaksanaan PSBB cukup didukung masyarakat.
Hal itu Ridwan Kamil sampaikan kepada Pikiranrakyat-depok.com saat ditemui di Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu 15 April 2020.
"Saya usul kepada Pak Wali Kota Depok untuk sanksi pertama itu diberikan surat tilang, ‘Bahwa Anda melanggar peraturan PSBB sehingga negara mencatat bahwa Anda melanggar.’ Sehingga, nanti ada sanksi," kata Ridwan Kamil.
Dia menyebut otoritas setempat bisa melayangkan surat tilang pelanggaran PSBB di tempat-tempat pengecekan keluar-masuk warga.
