Network
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta warga untuk memahami bantuan sosial yang belum merata lantaran masih terkendala pendataan.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta warga memahami kondisi ini lantaran dalam masa darurat bencana COVID-19 seperti sekarang semua pendataan berpacu dengan waktu.
Sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam banyak hal, baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran.
“Maka dari itu kami akan terus menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran, agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi,” kata Mohammad Idris kepada Pikiranrakyat-depok.com saat dikonfirmasi soal karut-marutnya bansos PSBB di Depok..
Baca Juga: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara Korban Bencana di Sukajaya
Idris pun berjanji akan menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi.
Namun menyoali data jaring pengaman sosial (JPS), Idris menegaskan bahwa penerima bantuan sosial tersebut khusus bagi warga yang masuk dalam DTKS dan non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Ditegaskan Idris bahwa data non-DTKS adalah penduduk rentan yang berdomisili di Kota Depok baik yang ber-KTP Depok maupun yang ber-KTP luar Kota Depok yang terdampak COVID-19.
“Yaitu keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal atau harian, individu atau masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial,” katanya.
