Network
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta warga untuk memahami bantuan sosial yang belum merata lantaran masih terkendala pendataan.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta warga memahami kondisi ini lantaran dalam masa darurat bencana COVID-19 seperti sekarang semua pendataan berpacu dengan waktu.
Sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam banyak hal, baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran.
“Maka dari itu kami akan terus menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran, agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi,” kata Mohammad Idris kepada Pikiranrakyat-depok.com saat dikonfirmasi soal karut-marutnya bansos PSBB di Depok..
Baca Juga: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara Korban Bencana di Sukajaya
Idris pun berjanji akan menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi.
Namun menyoali data jaring pengaman sosial (JPS), Idris menegaskan bahwa penerima bantuan sosial tersebut khusus bagi warga yang masuk dalam DTKS dan non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Ditegaskan Idris bahwa data non-DTKS adalah penduduk rentan yang berdomisili di Kota Depok baik yang ber-KTP Depok maupun yang ber-KTP luar Kota Depok yang terdampak COVID-19.
“Yaitu keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal atau harian, individu atau masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial,” katanya.
Baca Juga: Hari Bumi 2020, Google Doodle Peringati dengan Gim Lebah Interaktif
Idris menuturkan data ini divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Depok. Dari data yang sudah divalidasi, 30.000 KK dibantu oleh Pemerintah Kota Depok.
“Sisanya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,”ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya di Pikiranrakyat-depok.com, warga Depok mengeluhkan bantuan penanggulangan pandemi virus corona Covid-19 dari pemerintah yang tidak merata.
Permasalahan itu terjadi di lingkungan RT 2, RW 6, Kampung Benda Barat, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok.
Ketua RT setempat Suryana mengatakan sudah mendaftarkan 49 keluarga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan lantaran terdampak PSBB.
Baca Juga: Tanpa Lengan, Wanita di Malaysia Jahit Pakaian APD dengan Kakinya
Dari seluruh keluarga yang didaftarkan tersebut, tidak ada satu pun warga yang menerima bantuan dari Wali Kota sebesar Rp 250.000.
"Tapi nyatanya semuanya (49 keluarga) zonk (tidak mendapat bantuan)," kata Suryana saat dikonfirmasi Pikiranrakyat-depok.com Minggu, 19 April 2020.
Suryana juga menyampaikan masalah itu tidak hanya terjadi di lingkungan yang dipimpinnya.
"Ada di RT 3, RW 1, zonk (tidak mendapat bantuan) satu RT. Kemudian di RW 10 ada juga, di RT 3 Blok Sawo, 3 RT tidak mendapat bantuan. Ini luput dari perhatian pemerintah," ujar Suryana.***
