Network
Mantan ketua Mahkamah Konstusi Republik Indonesia (MKRI) tahun 2008-2013 itu juga meminta untuk seluruh pejabat dan pegawai di Menpolhukam untuk melanjutkan produktifitas baik yang selama ini sudah dijalankan.
Ia menambahkan jika semua pejabat, aparat, dan institusi pemerintah harus bersikap netral selama pemilu 2024 berlangsung.
Baca Juga: JOS TENAN! Ini 5 Nasi Goreng di Salatiga Rating Tinggi dan Terenak yang Wajib Dicoba
"Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral," tutur Menteri yang berasal dari alumni Universitas Islam Indonesia itu.
Seperti yang dikatakannya bahwa politik yang harus dikembangkan di lingkungan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, dan politik ideologis supaya ideologi pancasila, konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya dapat ditegakkkan dengan seperti seharusnya.
Kemudian ia menghimbau jika etika dan moral politik harus tetap berdasar budaya Indonesia, serta tidak boleh mengikuti politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menkopolhukam.
"Politik Kita, Politik Kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor," tambahnya.
Kata Mahfud MD, pesan himbauan tersebut tidak hanya untuk pemilu presiden dan wapres saja, namun juga ditunjukan untuk pemilu legislatid dan pemilu kepada daerah.***
