PR DEPOK – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin membeberkan tiga alasan penting pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
Pertama, ia menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik, sebagai bagian dari hak asasi manusia serta sesuai amanat UUD 1945.
“Perlindungan yang dijamin dalam konstitusi negara tersebut, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU KIP yang semakin memperkuat dasar bagi Pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik secara terbuka,” ucap Ma’ruf Amin dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Terjadi Ketimpangan Gender dalam Angkatan Kerja, Penurunan Partisipasi Perempuan Diperparah Pandemi
Poin kedua, yakni keterbukaan informasi publik merupakan hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari korupsi.
“Keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan good governance,” katanya.
Ia menuturkan bahwa elemen penting dari good governance adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Galakkan Protokol Kesehatan Ketat, KPU Depok Nyatakan Siap Gelar Pilkada Serentak 2020
Ketiga, keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Melalui keterbukaan informasi publik, Ma’ruf Amin berharap masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik.
“Mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Sempat Hilang Saat Penangkapan Edhy Prabowo, Stafsus Menteri KKP Akhirnya Serahkan Diri ke KPK
Menurutnya, mekanisme check and balance yang melibatkan masyarakat penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
Dengan ketiga hal tersebut, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk memiliki semangat politik berupa kemauan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan publik secara inklusif.
“Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya melalui mekanisme formal, seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Namun, juga misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital ataupun media non-konvensional, media sosial,” tutur Ma’ruf Amin.***