PR DEPOK - Isu reshuffle kabinet kian kencang terdengar usai jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial ditinggalkan oleh Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara.
Diketahui bersama, keduanya dicopot dari jabatan lantaran terjerat kasus korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk mengisi kosongnya dua jabatan menteri ini, dikabarkan Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle.
Baca Juga: Sebut Komnas HAM tak Boleh Serang Polisi dengan UU HAM, Ferdinand: Bahaya, Petugas Jadi Takut Tegas
Dikabarkan, Jokowi semakin intens berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk membicarakan terkait hal ini.
Terkait isu tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin turut memberikan pendapatnya.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Selasa 22 Desember 2020, Ujang berpendapat bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," katanya.
Baca Juga: Desak Komnas HAM Bijak Soal 6 Laskar FPI yang Tewas, Ferdinand: Jangan Sampai Rakyat Teradu Domba
Menurut dia, perombakan kabinet tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara, tetapi kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya.
Kemudia, lanjut dia, Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.
Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin didukung oleh 10 partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.
Dari sekian banyak parpol pendukung pemerintahan tersebut, ada partai yang belum diberikan kesempatan membantu jalannya pemerintahan melalui kursi kabinet.
Baca Juga: Gibran Sebut Jika Mau Korupsi Bisa dari Dulu, Andi Arief: Argumen Itu Lemah Mas Goodie, karena...
Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura.
"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang.
Dirinya menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.
Baca Juga: Haikal Hassan Mangkir Panggilan Polisi, Husin Shihab: Kalau Perlu Segera Tetapkan sebagai Tersangka
"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," tutur Ujang Komarudin.***