PR DEPOK - Pemerintah akan menjadwalkan penyuntikan perdana vaksinasi Covid-19 yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara simbolis pada 13 Januari 2021 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
Mendagri Tito mengatakan vaksinasi tersebut kemudian dilanjutkan pada 14-15 Januari 2021 mendatang.
Baca Juga: Sentil Fadli Zon dengan Ungkap 4 'Borok' FPI, Eks Politisi PSI: Kok Masih Nutup Mata Sih?
Mendagri menekankan, saat vaksinasi massal digelar, protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) harus tetap ditegakkan.
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini, bukan hanya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan. Ini bisa menjadi superspreader, percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau masih ada kerumunan," ujar Mendagri.
Mendagri pun mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini jangan sampai menimbulkan keributan atau rusuh di masyarakat, dan mesti disosialisasikan dengan baik.
“Jangan sampai terjadi terjadi keributan juga karena vaksin seolah seperti emas bisa terjadi rebutan, kerumunan, lain-lain”, kata Mendagri Tito, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Prabowo-Sandi Gabung, Anak-Mantu Jadi Walkot, Sherly ke Jokowi: Tak Ada Alasan Lagi Jika Tetap Gagal
Oleh karena itu, Mendagri meminta kepala daerah membuat aturan terkait situasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Berupaya juga berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Satpol PP serta mendirikan Posko Covid-19 di tiap daerah.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan tidak berkerumun.
“Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid-19, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid-19," ucap Mendagri.
Baca Juga: Hamdan Zoelva Sebut FPI Bukan Ormas Terlarang seperti PKI, Fadli Zon: Bagaimana Pak Mahfud?
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diminta oleh Doni untuk bekerja keras menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dengan didukung oleh pemerintah pusat.
Posko juga diminta untuk didirikan oleh Pemda setempat mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan.***