PR DEPOK – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, kabarnya akan memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk para pemulung dan tunawisma di Jakarta.
Mensos dikabarkan mentargetkan untuk membuat KTP bagi para kaum marjinal Jakarta ini sebanyak 100 orang per hari.
Menanggapi kebijakan Risma ini, pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menilai bahwa seseorang menjadi tunawisma bukan karena tidak memiliki KTP.
Baca Juga: Tegur Kepala Daerah Penyangga Kota Solo Demi Pulihkan Ekonomi, Gibran: Banyak Warga Masih Ngeyel
“Orang jadi gelandangan bukan karena nggak punya KTP, orang jadi gelandangan karena relasi sosial ekonomi yang timpang. Jadi Ibu Risma ngapain ngurusin yang begituan? Emang kalau udah dikasih KTP, langsung berhenti jadi gelandangan?” ujar Rocky Gerung dalam penuturannya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Menurutnya, tugas seorang menteri adalah membaca kebijakan dan merevisi faktor-faktor yang mengganggu, yang tidak bisa diatasi.
“Kalau kita kurang pengetahuan jadinya begini, nanti kalau orang tanya misalnya, yang tanda tangan KTP siapa? Risma? Jadi Menteri Sosial tanda tangan KTP gitu?” sambungnya.
Baca Juga: Beri Penjelasan Soal Akhir dari Pandemi Covid-19, Pakar: Penggunaan Masker Dibutuhkan 4 Tahun Lagi
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa rasa kasihan kepada kemiskinan seharusnya tidak diatasi dengan memberi seseorang status dengan dibuatkan KTP.
“Pemulung ini adalah warga negara yang berhak menagih kebijakan yang masuk akal dari negara, itu poinnya. Dia gak minta KTP,” papar Rocky Gerung.
Sementara itu, menanggapi sikap KPK yang meminta Risma untuk menghapus 16,7 juta warga di data penerima bansos yang tidak memiliki NIK, lantaran dicurigai sebagai data fiktif, Rocky menilai bahwa ini yang seharusnya dibenahi oleh Mensos.
Baca Juga: Mbak You yang Nikahi Ular Dibela Kaum 'Intelektual', Ferdinand: Sekelas Doktor Percaya Wanita Ini?
“Ini yang harusnya dibenahi oleh Mensos, bahwa pemulung itu tidak menerima bansos karena manipulasi dari aparatnya Mensos. Jadi manipulasi itu yang harusnya dibetulin, bukan dikasih KTP ke pemulung,” katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menuturkan bahwa seharusnya Presiden RI Joko Widodo segera menegur Mensos Risma perihal pembuatan KTP ini.
Terlebih setelah adanya teguran dari para ketua RT dan RW terhadap Risma agar Mensos tersebut berhenti membuat kegaduhan.
Baca Juga: Tagar TangkapGabener4nies Puncaki Trending, Ferdinand: Ayo Naikin Lagi, Biar KPK Tangkap Beneran
“Presiden mesti malu dong, masa RT RW negur Mensos, kan atasan Mensos kan Presiden Jokowi,” ujar Rocky.
Untuk diketahui, teguran dari RT RW ini terkait dengan rencana Risma untuk membuatkan para gelandangan KTP DKI Jakarta.
Menurut para RT dan RW ini, gelandangan mungkin tak memiliki KTP DKI, tetapi tak berarti mereka tidak memiliki KTP.
Oleh karena itu, muncul kekhawatiran akan adanya NIK ganda sehingga dapat mengacaukan data kependudukan Indonesia.***