PR DEPOK – Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Said Didu turut menyoroti isu dugaan adanya korupsi PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Melalui akun Twitter pribadi miliknya @msaid_didu, dia menilai dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan memiliki modus yang sama dengan kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
“Modus sama seperti ASABRI juga,” kata dia sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 20 Januari 2021.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Rabu 20 Januari 2021, Mulai Pukul 09.30 Hingga 16.00 WIB
Dalam kasus-kasus tersebut Said Didu juga menduga sepertinya ‘sutradara’ dan ‘penikmatnya’ juga sama.
“Modus sama seperti ASABRI juga – sepertinya sutradara dan penikmatnya juga sama,” kata Said Didu.
Bersamaan dengan cuitan itu, dirinya juga membalas cuitan media yang mengunggah sebuah artikel berita terkait dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Update Daftar Harga Emas di Pegadaian pada Hari Rabu, 20 Januari 2021
Untuk kasus PT ASABRI, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI pada periode 2012-2019.
Surat tertanggal 14 Januari 2021 itu telah ditandatangani Direktur Penyidikan Febrie Adrianysah atas nama Jampidsus.
Dalam kasus ini, selama tahun 2012 hingga 2019, PT ASABRI telah bekerja sama dengan beberapa pihak.
Baca Juga: Sebut Jokowi Presiden Pertama yang Terjang Banjir demi Rakyat, Husin Shihab: Pasti Tuhan Suka
Hal tersebut untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi.
Dan investasi pernyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: KNKT: Laporan Awal Hasil Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 Akan Dirilis Bulan Depan
Perbuatan itu diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***