PR DEPOK – Anggota DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII. Ia dipindahkan usai penolakannya terhadap vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac.
Setelah dirotasi ke Komisi VII, Ribka mengaku bahwa ia menyikapi hal tersebut dengan biasa saja. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa berjuang di mana saja demi kepentingan rakyat.
Hanya saja, kata Ribka, ia merasa heran lantaran dirinya dipindahkan ke Komisi VII yang berkaitan dengan isu energi, riset, dan teknologi.
Baca Juga: Tiga Minggu Awal di 2021, BNPB Catat 154 Bencana Alam Melanda Indonesia
“Aku 17 tahun di Komisi IX dan 10 tahun pimpinan Komisi IX,” ujar Ribka Tjiptaning.
Namun, dirinya enggan menjelaskan alasan pemindahannya tersebut ke Komisi VII dan meminta langsung menanyakan hal tersebut kepada Fraksi PDIP DPR.
Pemindahan Ribka Tjiptaning ini turut dikomentari oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Video Astronot Australia Melompat dari Pesawat Luar Angkasa, Cek Faktanya
Ia menilai penempatan Ribka di Komisi VII yang tidak sesuai dengan kompetensinya bisa membuat politisi tersebut tidak produktif.
“Biasanya kalau orang yang tidak sesuai dengan background, dengan usia yang sudah 63 tahun , bisa jadi dia tidak produktif, bisa mati pelan-pelan,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya.
Menurutnya, semakin tua usia seseorang, dia akan semakin sulit untuk mengejar hal-hal baru.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Januari 2021, Khusus untuk Penerima dengan Kategori Ini
“Kalau sudah senior seperti ini, biasanya agak berat kalau dia mau catch up dengan hal-hal baru, bisa nggak nyambung ya omongannya ya. Padahal pengalamannya sudah banyak,” sambungnya.
Lebih lanjut, Refly Harun menilai rotasi yang dilakukan terhadap Ribka Tjiptaning ini menandakan bahwa politik Indonesia kurang menghargai individual performance.
“Jadi anggota DPR itu bukan belong to the people (milik rakyat), tetapi belong to the fraksi atau partai politik. Harusnya mereka lebih dimiliki oleh rakyat, karena mereka maju sebagai wakil rakyat bukan wakil dari partai politik,” papar Refly.
Baca Juga: Ribka Dipindah Komisi Usai Tolak Vaksin, dr Tirta: Makanya, Kalau Debat Pake Pernyataan Up to Date
Tak hanya itu, menurut Refly, pemindahan Ribka ini merugikan sejumlah pihak, yakni bagi Ribka Tjiptaning sendiri, dan bagi PDIP serta rakyat sendiri. Ribka Tjiptaning, katanya, tidak bisa lagi menggunakan expertise-nya atau keahliannya.
“Rugi bagi Ribka Tjiptaning karena expertise-nya tidak bisa dipakai lagi, rugi bagi rakyat karena tidak bisa mendapat wakil rakyat yang qualified di bidangnya, dan rugi bagi PDIP karena senjata PDIP di fraksi menjadi melemah,” ujarnya.***