PR DEPOK – Baru-baru ini beredar isu yang menyebutkan bahwa Pilkada 2022 akan ditunda dan digabungkan dengan Pilpres dan Pileg di tahun 2024.
Hal ini lantas menjadi polemik lantaran banyak pihak yang menilai bahwa penundaan Pilkada ini adalah upaya untuk memangkas panggung politik Anies Baswedan.
Isu digabungkannya Pilkada dengan Pilpres dan Pileg di 2024 mendatang semakin diperkeruh dengan adanya anggapan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini sengaja didatangkan ke DKI untuk menyaingi Anies Baswedan.
Baca Juga: Menaker Ida Beri Sinyal BLT BPJS Ketenagakerjaan Dilanjutkan: Dilakukan Kembali Tahun 2021 Jika...
Sejumlah pihak bahkan menilai kehadiran Risma di DKI sengaja disiapkan untuk menjadi lawan Anies dalam Pilkada.
Program dan kebijakan Risma sebagai Mensos yang dinilai hanya membidik Jakarta pun disebut sebagai upaya untuk menyaingi dan menurunkan nama Anies sebagai Gubernur DKI.
Menanggapi hal ini, mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai kegaduhan soal Pilkada 2022 ini disebabkan adanya kecemasan bahwa Risma akan menjadi ancaman bagi Anies Baswedan.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Vaksin Sinovac Dikabarkan Memakan Korban Santri di Jember, Simak Faktanya
“Ini membuat mereka gusar, gundah, galau dan pusing. Kehadiran Risma di Jakarta mereka anggap sbg ancaman maka Risma pun mrk bully,” cuit Ferdinand melalui akun Twitter miliknya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dalam cuitannya yang lain, ia pun menyebut bahwa jika Pilkada digelar tahun 2024, maka elektabilitas Anies Baswedan akan merosot lantaran dia yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 tidak akan memiliki panggung politik selama 2 tahun.
“Kalau Pilkada tetap di 2024, maka Anies secara politik akan merosot elektabilitas dan popularitasnya. Untuk mempertahankan itu, butuh dana besar agar ttp bisa dirikan panggung cuap2,” katanya.
Baca Juga: Polisi Sebut Raffi-Ahok Tak Langgar Prokes, Refly Bandingkan dengan HRS: Terlihat Betul Jomplangnya
Oleh karena itu, lanjut Ferdinand, wajar bila para pendukung Anies Baswedan ini mulai gencar menyerukan agar Pilkada tetap diadakan di tahun 2022.
Selain karena takut elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu turun, menurut Ferdinand, penolakan terhadap Pilkada diadakan bersamaan dengan Pilpres di tahun 2024 juga dipicu oleh ketidakjelasan soal Anies Baswedan tetap nyalon sebagai Gubernur atau Presiden.
“Gerakan bicara pembentukan opini agar Pemilu Serentak 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan mulai menggema. Padahal 2016 lalu, semua Partai sepakat pemilu diserentakkan ke 2024. Tp tampaknya ketidak jelasan tokoh oposisi plastic apakah akan Nyapres atau Nyagub membuat mrk stress,” katanya.
Baca Juga: Cek Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan yang Cair Bulan Januari 2021, Hanya untuk Penerima Berikut Ini
Untuk diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir di tahun 2022. Ia lantas menjadi salah satu kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi dan dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.***