PR DEPOK – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, baru-baru ini memaparkan perihal proses vaksinasi di Indonesia.
Menurutnya, dalam proses vaksinasi, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yakni pengadaan vaksin, logistik vaksin, dan strategi vaksinasi.
Menkes yang baru dilantik pada 23 Desember 2020 lalu itu mengatakan, dirinya kapok menggunakan data dari Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi tersebut.
Baca Juga: Pandji Belum Minta Maaf ke NU-Muhammadiyah, Husin Shihab: Laporkan Saja, Bisa Rusak Demokrasi
“Datanya juga supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan, di-crossing-crossing sama Dukcapil, aku ambil datanya KPU, KPU udahlah, KPU manual itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat, kayaknya itu yang paling current (saat ini),” ujar Menkes Budi Gunadi dalam acara Dialog Warga “Vaksin dan Kita”, Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar.
Pernyataan Menkes ini turut ditanggapi oleh pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung.
Dalam penuturannya, ia menilai keputusan Menkes untuk memakai data KPU daripada data Kemenkes menunjukkan akan adanya perang opini antara Menkes dengan Kemenkes.
Selain itu, dengan dipakainya data KPU dalam proses vaksinasi ini, Rocky menilai hal tersebut sebagai tanda bahwa menteri kesehatan sebelumnya telah berbohong.
“Berarti menteri sebelumnya itu berbohong dong? Berarti seluruh aparat departemen kesehatan memang amburadul datanya tuh,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Meskipun demikian, ia menilai keputusan Budi Gunadi untuk tidak menggunakan data dari Kementerian Kesehatan sudah benar.
Namun, katanya, pilihannya untuk menggunakan data dari KPU yang kemudian menimbulkan tanda tanya.
“Budi Gunadi memang benar, yang agak ngaco adalah dia mau pakai data KPU yang juga bisa bodong, bisa salah itu. Kan soal kita dalam hampir 10 tahun ini adalah soal data, data bansos, data tenaga kerja, data orang miskin segala macam. Jadi ini pemerintah yang tidak berbasis pada data,” tuturnya.
Padahal, katanya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan database yang lengkap.
Baca Juga: HRS Lagi-Lagi Dilaporkan ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Tuh Kan Jadi Pidana, Rasain!
Untuk diketahui, vaksinasi Covid-19 telah mulai dilakukan sejak 13 Januari 2021, dengan penerima pertama yakni Presiden RI Joko Widodo.
Dalam vaksinasi perdana tersebut, Jokowi disuntik dengan vaksin Sinovac yang rencananya akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.***