PR DEPOK – Politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, belum lama ini mengeluarkan pernyataan yang menyentil presiden ke-6 RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Dalam pernyataan tertulis itu, Dewi Tanjung menyinggung perihal sejumlah kesalahan SBY terhadap bangsa dan rakyat pada saat dirinya menjabat sebagai presiden RI.
Tak tanggung-tanggung, Dewi Tanjung menjabarkan 6 ‘dosa’ yang menurutnya dilakukan oleh SBY saat memimpin Indonesia selama dua periode, yakni sejak tahun 2004 hingga 2014.
“Ini Dosa SBY kepada Bangsa dan Rakyat, 1. Mega Century, 2. Mega Hambalang, 3. 34 Project Listrik Mangkrak,” ujar Dewi Tanjung dalam cuitan di akun Twitter miliknya @DTanjung15 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
"Dosa" SBY yang disebutkannya adalah beberapa proyek yang tak selesai dan kasus korupsi yang membawa-bawa nama pimpinan negara tersebut kala itu.
Untuk diketahui, kasus Century menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia dengan nilai Rp6,7 triliun.
Saat itu, Bank Century yang disebut terancam bankrut dan dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia, mendapatkan kucuran dana talangan dari Bank Indonesia.
Namun, tersiar dugaan yang bahwa uang talangan Bank Century tersebut hilang karena dipakai untuk kampanye Partai Demokrat di Pemilu 2009 lalu.
Akan tetapi, hingga masa kepemimpinannya berakhir, Partai Demokrat selalu membantah keterlibatannya dalam kasus bailout Century tersebut. bahkan, Partai tersebut mendukung DPR untuk membentuk Pansus Bank Century saat itu untuk mengusut tuntas kasusnya.
Kembali pada ‘dosa’ lain yang dibahas oleh Dewi Tanjung, SBY disebut gagal membangun infrastruktur dan jarang turun ke lapangan ketika bencana alam terjadi di Indonesia.
“4. Petral, 5. Gagalnya Membangun Infrastruktur, 6. Banyaknya bencana alam tapi SBY jarang turun ke lokasi bencana. Cuma 1 kali menginap memakai anggaran negara yg sangat besar,” ujarnya menambahkan.
Untuk diketahui, Petral adalah PT Pertamina Energy Trading Ltd, yang telah dibubarkan lantaran perusahaan tersebut dinilai sebagai sarang mafia minyak dan gas. Petral dibubarkan lantaran disinyalir menjadi tempat berlangsungnya praktik mafia migas.
Dalam perusahaan tersebut ditemukan indikasi korupsi dan sejumlah oknum yang diduga bermain kotor dalam impor minyak.
Namun, kendati wacana pembubaran Petral ini telah muncul sejak era pemerintahan SBY, perusahaan ini baru benar-benar bubar pada saat pemerintahan Presiden Jokowi.***