Network
PR DEPOK - Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut menyoroti situasi politik di Indonesia pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Dalam hal ini menyangkut posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Salah seorang peneliti senior dari BRIN Prof Lili Romli menjelaskan, PDIP dan PKS menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.
Lili Romli berpendapat, kekuatan oposisi sangat dibutuhkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengontrol dan pengawas pemerintah.
Baca Juga: Imbas Gempa Garut, BMKG Imbau Wilayah Jawa Barat Waspadai Potensi Longsor dan Banjir Bandang
Lanjut Romli menjelaskan, jika tidak ada oposisi maka kebijakan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.
"Jika semuanya masuk, DPR tidak memainkan peran apa-apa," kata Lili dalam kegiatan webinar bertajuk 'Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' di Jakarta, dikutip PikiraRakyat-Depok.com dari Antara, Senin, 29 Maret 2024.
Analisis Romli bertolak dari keinginan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto merangkul semua partai yang ada di luar koalisinya, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga PKS.
Baca Juga: Top 7 Laptop Terbaik 2024 untuk Mahasiswa: Cocok Buat Kerja Tugas dan Main Game
Walaupun sudah berkomunikasi langsung dengan NasDem dan PKB, ia menilai Prabowo juga akan mengajak PPP dan PKS untuk bergabung.
