PR DEPOK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak mempermasalahkan jika perekonomian di Indonesia turun di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Apalagi, setelah adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditujukan untuk menekan mobilitas.
Jokowi pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati karena adanya penurunan ekonomi saat penerapan PKKM.
Meski begitu, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tak mempermasalahkan bila ekonomi turun, namun dengan syarat Covid-19 juga harus turun.
“Hati-hati ini (ekonomi) turun. Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa (ekonomi turun), asal covidnya juga turun, tapi ini enggak,” ujar Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pernyataan Jokowi itu pun kemudian ditanggapi oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap.
Yan Harahap menyebut soal menangani Covid-19 di awal, di mana pemerintah disarankan mengambil langkah lockdown.
Namun saat itu, dikatakan Yan Harahap, Jokowi tidak mau dengan alasan supaya perekonomian tetap terjaga.
Tetapi sekarang sangat berbanding terbalik, kata Yan Harahap, di mana Jokowi menyatakan tidak mempermasalahkan perekonomian turun asal Covid-19 juga turun.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @YanHarahap, Senin 1 Februari 2021, Yan Harahap lantas mempertanyakan sikap Jokowi yang tidak konsisten.
“Di awal pandemi, saat disarankan “lockdown”, @jokowi malah gak mau, dg alasan agar ekonomi tetap terjaga. Sekarang, malah gak apa2 ekonomi turun asal Covid jg turun. Pepimpin kok inkonsisten?,” kata Yan Harahap.
Lebih lanjut, sebagai informasi, pada kesempatan yang sama itu Jokowi juga menyampaikan ke para menteri terkait evaluasi PKKM per tanggal 11 hingga 25 Januari yang nyatanya tidak efektif.
“Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi covid-nya tetap naik,” tutur Jokowi.
Ia juga mengungkapkan dalam mengimplementasikan PKKM, pihaknya di lapangan tidak memiliki ketegasan sehingga menjadikan penerapan ini tidak efektif.
“Sebetulnya esensi-esensi dari PKKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ucapnya.
Untuk itu, Jokowi ingin mengajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi agar bisa mendesain kebijakan secara komprehensif.***