PR DEPOK – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama soal peningkatan perbaikan pelayanan publik.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladiminstrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Permintaan Jokowi kepada masyarakat agar aktif dalam mengkritik pemerintah ini pun turut dikomentari oleh politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Namun, tampaknya Rachland Nashidik memberikan sindiran.
Menurutnya, masyarakat yang bisa bebas mengkritik pemerintah itu mustahil sama saja seperti berharap ekonomi Indonesia meroket dan mobil Esemka mendapat banyak pesanan.
Ungkapan tersebut disampaikan Rachland Nashidik melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik pada Rabu, 10 Februari 2021.
Baca Juga: Bintang 'The Penthouse' Kim Young Dae Ungkap Keinginannya di Hari Valentine dan Tahun 2021
“Minta dikritik itu sama dengan rindu didemo, ekonomi meroket, dan banyaknya pesanan mobil Esemka,” tulis Rachland Nashidik.
Sementara itu, tak hanya Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengungkapkan hal serupa.
Dia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari insan pers.
"Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 pada 9 Februari 2021 lewat kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Dia juga menyebut keberadaan pers adalah ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," tuturnya.
Sebagai negara demokrasi, kata dia, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
Lebih lanjut, sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pramono meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.
"Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisis ruang-ruang demokrasi," tuturnya.
Baca Juga: Simak Daftar Besaran Bantuan KIP Kuliah 2021 Mencapai Rp33,6 Juta per Mahasiswa
Pramono menambahkan, hal itu sebagaimana seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.
"Untuk itu, perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," ujarnya.
Kemudian, Pramono menilai sebagai bangsa yang besar dan sedang membangun, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia sehingga pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa.
Baca Juga: Benny K Harman Tagih Janji KPK: Cari Sosok King Maker dan Madam Bansos, Ini Perampokan Uang Negara
"Kepada insan pers saya secara khusus ingin mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya serta melakukan pendidikan, edukasi kepada bangsa ini," tutur Pramono.***