PR DEPOK – Polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terus bergulir di tengah publik.
Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, 8 Februari 2021, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa masyarakat harus aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama soal peningkatan perbaikan pelayanan publik.
Banyak pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga tokoh-tokoh nasional yang mengkritik pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Bahkan yang terbaru, kritikan juga dating dari Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam akun Twitter resmi mereka @UGMBergerak, Aliansi Mahasiswa UGM mengkritik pernyataan Presiden Jokowi tersebut dengan gaya satir.
Aliansi Mahasiswa UGM mengunggah sebuah gambar yang menampilkan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi yang secara satir menyebut sosok pemimpin Negara tersebut memenangi Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.
Pernyataan satir tersebut tentu berkaitan dengan permintaan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik. Namun, digambar lain Aliansi Mahasiswa UGM menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
Sebab, menurut Aliansi Mahasiswa UGM, kebebasan berpendapat masih dibatasi. Aliansi Mahasiswa UGM mencontohkannya dengan menyindir hal tersebut di berbagai situasi, misal seperti dalam forum justru pelantang suara dimatikan, di kampus justru terkena ancaman tidak bisa lulus, di jalanan justru dihadang oleh aparat, serta di media sosial justru terancam UU ITE.
Lebih lanjut, Aliansi Mahasiswa UGM turut menuliskan narasi, yang juga dengan gaya satir, mendukung Presiden Jokowi untuk terus berkarya dengan oligarki dan para buzzer.
“Selamat kepada bapak presiden RI @jokowi yang juga Alumni UGM. Kami sebagai mahasiswa UGM merasa bangga dengan bapak. Teruslah berkarya dengan oligarki dan para buzzer,” kata akun Aliansi Mahasiswa UGM sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Publik belakang memang kerap mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kritik tersebut, yang mereka nilai bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
Banyak dari masyarakat sebetulnya ingin menyampaikan kritik, namun mereka kerap takut oleh UU ITE dan tentunya para buzzer yang sering lapor-melaporkan.
Bahkan sejumlah tokoh nasional pun ikut menyarankan agar sebelum Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mengkritik, lebih baik ditertibkan dulu para buzzer dan juga merevisi pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE.
Beberapa tokoh nasional berpendapat, bisa saja publik melakukan kritik kepada Pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, ketika mereka dilaporkan ke pihak kepolisian atas kritikannya tersebut, justru dikhawatirkan pemerintah akan lepas tangan dengan alasan tidak bisa mengintervensi hukum.
Hal itu yang menjadi ketakutan utama publik untuk menyampaikan kritik pada pemerintah saat ini.***