PR DEPOK - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan kembali mendalami kasus mega korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.
Langkah pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap salah satu tersangka kasus tersebut oleh tim penyidik sesuai yang telah dijadwalkan.
Adapun tersangka yang diperiksa adalah Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi.
Akan tetapi, Husni Fahmi diketahui bersama hingga kini belum ditahan oleh tim penyidik lembaga anti rasuah tersebut.
"HF (Husni Fahmi) akan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam siaran persnya pada Kamis, 25 Februari 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka baru dari kasus korupsi proyek e-KTP pada bulan Agustus 2019 lalu.
Para tersangka baru e-KTP tersebut adalah mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya.
Kemudian terdapat nama Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.
Keempat tersangka tersebut diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***