PR DEPOK – Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Dalam KLB tersebut, Moeldoko mengalahkan nama lain, yakni Marzuki Alie, setelah keduanya diajukan peserta KLB Partai Demokrat.
Keputusan tersebut disampaikan Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen, setelah melalui hasil voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Selain menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujar Jhoni Allen.
Namun, meski telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko belum berada di lokasi KLB, karena masih dalam perjalanan.
Meski begitu, pihak peserta KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler.
Saat itu, dijelaskan kepadanya, bahwasanya dari hasil KLB namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Moeldoko pun menerima hasil keputusan kongres tersebut.
Baca Juga: Sebut KLB yang Dilakukan GPK-PD Ilegal, SBY: Semua Persyaratan dalam AD/ART Gagal Terpenuhi
"Saya terima, terima kasih," kata Moeldoko.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menilai Presiden Jokowi seharusnya dapat bertindak dalam mengatasi kabar akan diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Andi Arief menyatakan, bahwa pemerintah justru melakukan pembiaran terhadap KLB yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) menyelenggarakan KLB.
“Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi. Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi,” ujar Andi Arief dalam akun Twitter @AndiArief_ID, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dengan tidak adanya ketegasan dari pemerintah, Andi Arief memperingatkan untuk tidak menyalahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBU), jika melakukan demonstrasi di istana karena pemerintah dinilai bertindak terlalu lembek membela demokrasi di Indonesia.
“Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yg lakukan kebenaran juga beku hatinya Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dg standar prokes,” ucap Andi Arief.***