Sebut Keterlibatan Moeldoko di Demokrat Tidak Etis, Abdillah Toha: Kekuasaan Memang Manis Tapi Jangan Gitulah!

PR DEPOK – Mantan Anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha menyayangkan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di dalam kisruhnya internal Partai Demokrat.

Pasalnya, hingga saat ini Moeldoko masih aktif menjabat di Istana, sehingga perbuatannya dinilai tidak etis jika ikut campur urusan partai orang lain.

Menurut Abdillah Toha, negeri ini sudah tidak perlu menambah kegaduhan lagi. Ia pun menyarankan agar Moeldoko lebih baik fokus terhadap tugasnya di Istana.

Baca Juga: Makin Panas! SBY Dapat Kabar AD/ART Partai Demokrat yang Sah Telah Diubah Sebelum KLB Deli Serdang Digelar

Pendapat tersebut disampaikan Abdillah Toha melalui akun Twitter pribadinya @AT_AbdillahToha pada Sabtu, 6 Maret 2021.

“Sayang ya KSP Moeldoko yg masih menjabat aktif di istana, terlibat dalam kisruh Partai Demokrat. Tidak elok dan tidak etis. Kekuasaan memang manis tapi jangan begitulah. Negeri ini tidak perlu tambah kegaduhan. Pak Moeldoko baiknya konsentrasi di tugasnya,” kata Abdillah Toha dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Selain itu tidak hanya Abdillah Toha yang menyebut Moeldoko melakukan tindakan tidak etis atas keterlibatannya di Partai Demokrat.

Baca Juga: Singgung Pensiunan Jenderal Berpolitik, Said Didu: SBY, Wiranto, dan Prabowo Bikin Partai, Moeldoko?

Sebelumnya, akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Mikhael Raja Muda Bataona juga menilai Moeldoko seperti lupa akan moralitas.

Mikhael mengatakan dalam kasus KLB Demokrat ini, tokoh sebesar Moeldoko sedang kehilangan kehormatannya di mata publik karena wacana dominan yang ada di ruang publik saat ini adalah tentang moralitas politik.

Kemudian Mikhael menyebutkan, dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko sudah pasti disebut tidak bermoral.

Menurut dia, Moeldoko secara langsung telah menyeret Kabinet Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat, bahkan stigma buruk masyarakat akan makin kuat menyebut ini sebagai skenario penguasa.

Baca Juga: Moeldoko Dinilai Lupa Soal Moralitas, Akademisi: Jadi Ketum Hasil KLB adalah Tidak Berkelas sebagai Gentleman

Seharusnya, kata Mikhael, Moeldoko menolak tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dan membiarkan opsi win win solution di antara para kader yang dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari sana, mungkin Moelodoko akan dipandang sebagai simbol pemersatu yang di kemudian hari bisa saja masuk dalam jajaran tokoh di internal Demorkat kemudian menjadi Ketua Umum dengan cara yang fair dan demokratis," tutur dia seperti dikutip dari Antara.***