PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menanggapi pengakuan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Jumat, 12 Maret 2021, ia menilai jika memang Anies tidak mengetahui perihal teknis pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0 tersebut, berarti mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu memang tidak bekerja sama sekali.
"Kalau Anies mengaku tidak tahu, berarti dia tidak mmg tidak kerja," ujar Ferdinand, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Belum Dapat Kuota Internet Gratis Kemendikbud karena Ganti Nomor Ponsel, Lakukan Ini Segera
Program ini dipercayakan kepada Sarana Jaya, mulai dari pembelian lahan, pembangungan unit hunian, hingga pemasarannya.
"Jadi intinya tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta macam-macam, ada yang dibeli oleh Dinas SDA untuk pengendalian banjir, oleh Dinas Pertamanan untuk RTH, Dinas Bina Marga untuk infrastruktur, amcam-macam peruntukannya," ujar Riza dalam keterangannya.
Baca Juga: Registrasi akun LTMPT Tutup Hari Ini, Simak Jadwal dan Pengumuman UTBK-SBMPTN Berikut Ini
Akan tetapi, ketika ditanya perihal proses pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0 ini, ia mengaku bahwa baik dirinya maupun Anies Baswedan selaku Gubernur DKI tidak mengetahui hal tersebut lantaran mereka tidak masuk ke wilayah teknis.
Ia dan Anies, lanjutnya, bertugas untuk membuat kebijakan secara umum seperti instruksi pengendalian banjir, normalisasi, naturalisasi, termasuk membuat program rumah DP Rp0.
"Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," katanya menjelaskan.
Lebih lanjut, Riza menuturkan, munculnya kasus yang menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, sama sekali tidak mengganggu program Pemprov DKI ataupun PT Pembangunan Sarana Jaya.
"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," tutur Riza.***