Politisi PDIP Diduga Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen, Iwan Sumule: Gile Bantuan Rakyat Dikentit Lagi!

PR DEPOK - Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi baru-baru ini dikabarkan diduga terlibat dalam korupsi lahan rumah DP 0 persen.

Rumah DP 0 persen tersebut diketahui merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuat untuk membantu masyarakat Jakarta agar mendapatkan hunian yang layak.

Menyoroti pemberitaan tersebut, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule memberikan komentarnya melalui akun Twitter @KetumProDEM.

Baca Juga: 21 Orang dalam Satu Perumahan Terjangkit Covid-19 Usai Kunjungi Orang Sakit, Akhirnya Pasien juga Terkena

Dalam cuitannya itu, Iwan Sumule menyatakan bahwa dugaan korupsi telah mengarah pada Prasetyo Edi Marsudi yang juga merupakan polisiti PDI Perjuangan.

"Kini, dugaan korupsi rumah DP 0 persen di DKI Jakarta mengarah ke Ketua DPRD Jakarta yang juga politisi PDIP," kata Iwan Sumule seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Cukup kaget dengan kabar keterlibatan lagi kader PDI Perjuangan dalam kasus korupsi, Iwan Sumule bahkan tak menyangka bahwa dana yang kembali dikorupsi adalah uang bantuan untuk rakyat.

"Gilek, yang terkait bantuan untuk rakyat lagi² dikentit. Ampun!" ucap Iwan Sumule menambahkan.

Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Warga Ber-KTP Luar DKI Dikabarkan Bisa Ikut Vaksinasi di Istora Senayan, Simak Faktanya

Mengingat bahwa kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial (Mensos) yang juga politisi PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara juga belum selesai.

Padahal menurut Iwan Sumule, kader PDI Perjuangan yakni Herman Hery yang merupakan terduga kasus korupsi bansos Covid-19 juga hingga saat ini belum ditangkap oleh KPK.

"Sementara, terduga korupsi bansos, Herman Hery (PDIP), belum juga ditangkap @KPK_RI," ujar Iwan menambahkan.

Baca Juga: 'Nakal' Lepas Celana Dalam yang Dikenakan, Penumpang Perempuan di Rusia Diikat di Kursi Selama Penerbangan

Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka kasus korupsi lahan rumah DP 0 persen.

Mengetahui hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk mencabut Yoory Corneles Pinontoan dari jabatannya di Sarana Jaya.

Dari kasus tersebut, terindikasi kerugian yang dialami negara adalah sebesar Rp100 miliar. Angka itu didapat lantaran adanya selisih harga tanah Rp5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian sebesar Rp217.989.200.000.

Baca Juga: Akui Golkar Pernah Miliki Masalah yang Sama, JK Sarankan AHY untuk Bersabar Hadapi Masalah Partai Demokrat

Sedangkan, dari total sembilan kasus pembelian tanah yang sudah dilaporkan ke KPK terindikasi sekitar Rp1 triliun yang merugikan keuangan negara.***