PR DEPOK - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai angkat bicara perihal pernyataan Presiden Jokowi terkait kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2 mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang mengatasnamakan rakyat Indonesia turut merasa simpati kepada keluarga korban kekerasan di Myanmar.
Menurut Natalius Pigai, Presiden Jokowi tidak perlu mengatasnamakan rakyat Indonesia, cukup atas nama pribadi.
“Tdk usah atas nama Rakyat, cukup pribadi sj,” ucap Natalius Pigai sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com Minggu, 21 Maret 2021.
Pasalnya, kata dia, cukup bersimpati atas nama pribadi karena dirinya menilai rakyat Indonesia justru prihatin dengan rezim Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Karena Rakyat justru prihatin atas rejim Pak Jokowi,” ujar Natalius Pigai.
Tidak hanya itu, ia juga berpendapat bahwa rezim Pemerintahan Presiden Jokowi telah "membantai" orang Papua.
Baca Juga: Beredar Video Habib Rizieq Suap Oknum Jaksa di Medsos, Kejagung RI Bilang Begini
“Rezim Pak Jokowi yg membantai & membunuh Org Papua dgn Ops Militer,” ujar dia mengatakan dengan tegas.
Oleh karena itu, Natalius Pigai berpendapat pernyataan Jokowi yang bersimpati terhadap keluarga korban kekerasan di Myanmar dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia tidak kredibel di mata Dunia.
Natalius Pigai mengungkapkan hal ini karena menurutnya, berdasarkan laporan Komisi Tinggi HAM PBB tahun 2021 untuk Indonesia, tercatat soal kejahatan HAM di Papua.
“Kata2 Pak Jokowi jadi tdk Kredibel di Dunia krn satu2nya Laporan Komisi Tinggi HAM PBB 2021 utk Indonesia itu kejahatan HAM di Papua,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendesak untuk segera dihentikannya kekerasan di Myanmar, yang telah menyengsarakan banyak orang.
Dalam upaya itu, presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menyatakan rasa simpati kepada keluarga korban kekerasan di Myanmar dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia.
“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar,” kata Presiden Jokowi pada Jumat 19 Maret 2021 sebagaimana dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi berencana akan berkomunikasi dengan Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna menyelesaikan krisis di Myanmar.
“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” kata Presiden Jokowi.
Atas kekerasan yang terjadi di Myanmar, Presiden Jokowi mendesak agar dilakukan dialog Rekonsiliasi guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.***