PR DEPOK - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko akhirnya kembali muncul ke publik usai menghilang beberapa waktu setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Dalam unggahan yang dibagikan di akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, ia menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan padanya.
Pertanyaan pertama adalah terkait dengan alasan dirinya menerima pinangan untuk memimpin Partai Demokrat.
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujarnya pada Minggu, 28 Maret 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurutnya, telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang Pilpres 2024, yang menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Ia lantas menilai bahwa tindakannya untuk mengambilalih Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak hanya demi menyelamatkan partai tersebut, tetapi juga menyelamatkan bangsa.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," tutur Moeldoko menambahkan.
Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak mau membebani presiden dalam persoalan ini.
Pasalnya, ia menilai bahwa persoalannya dengan Partai Demokrat adalah atas otoritas yang dimiliki secara pribadi.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," kata pria yang masih menjabat sebagai KSP tersebut.
Moeldoko juga mengakui bahwa dirinya memang khilaf tidak memberitahu istri dan keluarganya terkait dengan langkah yang diambilnya.
Namun, sekali lagi ia menekankan agar tak ada pihak yang membawa-bawa nama presiden dalam kisruh Partai Demokrat yang menyeret namanya tersebut.
"Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," tutur Moeldoko di akhir keterangannya.***