PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kembali mengomentari kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang belum lama ini membentuk "KPK Ibu Kota".
Menurutnya, seharusnya korupsi diberantas dengan cara seorang pemimpin, yakni mengendalikan penggunaan anggaran APBD untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat.
"Dan memonitornya, mengontrolnya, sehingga penggunaannya tepat sasaran, benar, dan tidak menyimpang. Bukan dengan menciptakan sebuah lembaga-lembagaan, mirip mobil-mobilan, odong-odong, yang namanya KPK-KPK-an," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.
Baca Juga: Soroti Kebijakan Anies Baswedan yang Bentuk KPK DKI, Ferdinand: Drama Penting sebagai Kamuflase
Ia lantas meminta agar Anies Baswedan lebih baik membahas soal dana Formula E yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
"Nies, pesan saya lebih bagus untuk menunjukkan bahwa Anda itu memang komitmennya kuat untuk pemberantasan korupsi, coba pertama sekali, jelaskan uang Formula E yang triliunan itu, sebetulnya kau kirim ke mana aja sih? kau transfer ke mana? Coba tunjukkan," kata Ferdinand Hutahaean menambahkan.
Dengan mengungkap ke publik soal dana Formula E itu, tuturnya melanjutkan, akan menjadi bukti bahwa Gubernur DKI Jakarta itu anti korupsi.
Pria yang kerap mengkritik Anies itu menilai bahwa masyarakat akan menilai pemimpin dari kinerja kepemimpinannya, dan bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya.
"Nies, berhentilah bermain omong kosong, yuk mulai kongkrit. Jelaskan dana Formula E, jelaskan DP Rumah 0 persen, itu akan membuatmu dipercaya rakyat, bukan main KPK-KPKan begini," tutur mantan politisi Partai Demokrat itu.
Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan membentuk KPK Ibu Kota sebagai upaya untuk mencegah korupsi di Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta.
"KPK Ibu Kota bertugas untuk membantu Gubernur di dalam mengawasi, dalam memantau praktik-praktik yang terjadi di DKI, yang harapannya melakukan pencegahan," ujar Anies dalam acara diskusi bertajuk "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah".
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu lantas memilih Bambang Widjojanto sebagai pemimpin dari Komite Pencegahan Korupsi yang dibentuknya itu.
Bambang sebelumnya sempat menjabat sebagai pimpinan dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).***