PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyoroti hasil survei calon presiden atau capres yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO).
Survei yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di peringkat pertama itu, dinilai Refly Harun tak bisa dijadikan patokan untuk Pilpres 2024 mendatang.
"Tapi lima nama ini (Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan AHY) perlu terus dipertimbangkan di urutan depan, dan bahkan enam (dengan Prabowo), karena AHY menggeser Prabowo," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Baca Juga: Optimis Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini Masih Terbuka, Wamenag: Situasi Ini Lebih Positif
Menurutnya, keenam nama yang berada di peringkat tertinggi survei IPO memang kerap mendominasi hasil survei lembaga, hanya urutannya saja yang berubah-ubah.
"Awalnya AHY tidak begitu, tapi mungkin karena take over Partai Demokrat oleh Moeldoko, AHY naik daun. Jadi ada enam nama ini yang selalu ada terdepan, tetapi kalau soal urutan itu changeable, saling menggantikan," tutur Refly Harun menjelaskan.
Dengan urutan yang berubah-ubah ini, katanya, tidak bisa dikatakan bahwa Anies selalu berada di peringkat nomor satu.
Namun, lanjut pakar hukum tersebut, hasil survei ini paling tidak memberikan sinyal terkait dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan dan tidak duduk di pemerintahan.
"Jadi Anies walaupun Gubernur DKI, tidak dipersepsi sebagai bagian dari rezim saat ini. Bahkan dipersepsi sebagai justru orang yang di luar rezim saat ini."
"Nah, tapi jangan lupa nomor duanya adalah Ganjar Pranowo, part of the regime, part of the state, nomor tiganya Sandiaga Salahudin Uno, sudah dianggap bagian dari rezim, Ridwan Kamil di luar rezim juga, AHY di luar rezim juga, dan Prabowo dalam rezim," katanya melanjutkan.
Terkait dengan urutan dalam survei capres ini, lanjut Refly Harun, juga akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi.
"Soal siapa yang terdepan sangat ditentukan oleh kepuasan orang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi," ujar pakar hukum tersebut.
Jika tingkat kepuasaan terhadap Jokowi masih tinggi, Refly Harun meyakini bahwa orang-orang seperti Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, serta Prabowo Subianto akan mendapatkan hasil survei yang terus meningkat.
"Tapi kalau orang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, maka Anies-lah yang akan mengeruk keuntungan, mengambil keuntungan, karena Anies dianggap representasi dari orang luar sistem. Dan juga Ridwan Kamil, walaupun tentu positioning Ridwan Kamil tidak pernah lebih baik dari Anies Baswedan," ujarnya menerangkan.
Oleh karena itu, Refly Harun menilai bahwa hasil survei capres ini akan tergantung pada persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.***