PR DEPOK – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut sebagai prajurit durhaka oleh salah satu warganet lantaran meninggalkan militer dan memilih terjun ke politik.
Awalnya, akun Twitter @Paltiwest mengomentari pemberitaan tentang AHY yang meminta pemerintah tanggung keluarga korban kapal selam KRI Nanggala-402.
Dia mengatakan bahwa AHY tidak perlu mengatur-atur pemerintah dan tidak perlu muncul untuk menanggapi tragedi tersebut.
Kemudian dia menyinggung keprajuritan AHY karena lebih memilih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.
Tak tinggal diam, politisi Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap lantas membalas cuitan warganet tersebut melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap.
“Apakah ‘buzzerp’ @jokowi ini sedang ‘mabok saksang’? Sehingga ia tidak sadar bhw sebagai Ketum Parpol @AgusYudhoyono menjalankan fungsi sbg penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik dlm mengontrol kekuasaan pemerintah secara legal?” kata Yan Harahap seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Kata Ferdinand Soal Munarman Ditangkap Polisi: Memang Sudah Saatnya! Sabar, yang Lain Akan Menyusul
Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan keluarga 53 prajurit kapal selam KRI Nanggala-402 yang gugur saat bertugas di perairan utara Pulau Bali.
"Memang sudah pasti ada perhatian dari negara sesuai prosedur tetap, tetapi ini peristiwa luar biasa, sehingga perhatian pemerintah pun harus luar biasa," tuturnya seperti dikutip dari Antara.
AHY mengaku telah menyampaikan permintaan itu ke Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Baca Juga: Munarman Ditangkap Densus 88 Dugaan Terorisme, Guntur Romli: Sudah Benar, Jangan Biarkan Dia Membual
Selain itu AHY juga mengatakan telah memerintahkan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI agar mendorong pemerintah memberi perhatian penuh kepada keluarga para prajurit kapal selam KRI Nanggala-402.
Menurut AHY, perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga para prajurit itu dapat diberikan lewat tiga hal pokok.
"Pertama, pemerintah dapat memberikan tunjangan penuh dengan memberikan gaji utuh, tidak dipotong sebagaimana halnya uang pensiun. Kedua, pemerintah dapat memberikan beasiswa hingga lulus universitas bagi seluruh putra-putri awak yang gugur. Ketiga, pemerintah dapat memberikan fasilitas perumahan bagi masing-masing keluarga yang ditinggalkan," katanya.
AHY memandang beban biaya yang bakal dikeluarkan negara untuk mewujudkan tiga usulannya itu tidak akan sebanding dengan pengorbanan nyawa 53 awak kapal selam KRI Nanggala.
"Saya yakin pemerintah kita bisa mewujudkan ini. Beban biaya yang dikeluarkan negara untuk mewujudkan tiga harapan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pengorbanan nyawa yang sudah diberikan oleh 53 awak KRI Nanggala-402 yang gugur," ujarnya.***