PR DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan potensi gelombang Covid-19 di Indonesia terbilang tinggi.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dengan lintas kementerian, lembaga, dan daerah secara virtual, Tito Karnavian penyebab potensi tersebut salah satu jumlah penduduk yang banyak.
“Untuk itu kita jangan lengah, kita harus tetap bertahan dalam posisi ini,” kata Mendagri sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kemendagri.
Tito menyarankan agar semua pihak harus waspada terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia lantaran mengacu pada pernyataan para pengamat di awal pandemi yang memprediksi negara dengan jumlah populasi melimpah berpotensi mengalami gelombang kasus Covid-19 yang besar.
Peristiwa tersebut bahkan sudah terbukti pada sejumlah negara dengan angka populasi penduduk yang besar dan saat ini tengah mengalami gelombang kenaikan Covid-19, seperti di India, Bangladesh, Brasil, dan Meksiko.
Atas tantangan tersebut, Mendagri mengatakan, Indonesia tidak bisa menghilangkan kasus Covid-19.
Baca Juga: Rekayasa Kekasih agar Tampak Tewas Gantung Diri, Mahasiswa di Mataram Divonis 14 Tahun Penjara
Upaya yang bisa dilakukan yakni dengan mengontrol dan mengendalikan kasus Covid-19.
Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi, Tito Karnavian mengatakan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro harus dilakukan secara bertingkat dengan keberadaan posko dari tingkat provinsi sampai ke desa.
Hingga kini beberapa daerah telah memiliki posko sampai tingkat desa dengan berbagai jargon program.
Misalnya, di Jawa Timur yang memiliki program Kampung Tangguh, Jawa Tengah dengan program Jogo Tonggo, Nusa Tenggara Barat yang memiliki program Kampung Sehat.
Meski demikian, berdasarkan peninjauan Mendagri selama sebulan terakhir, tidak semua daerah memiliki program semacam itu.
Padahal, PPKM skala mikro ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan sampai ke tingkat Rukun Tetangga.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Selasa, 4 Mei 2021, Mulai Pukul 9.00 hingga 16.00 WIB
“Jadi kampung, RT dan RW lah yang paling paham masyarakatnya, kekuatannya di sana,” kata Mendagri
Tidak hanya itu, Tito Karnavian menekankan, kebijakan PPKM yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Mendagri merupakan perintah dari presiden yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Pelaksanaan PPKM ini tidak hanya dengan menerbitkan surat edaran, tapi juga ditunjang dengan adanya rapat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pembagian tugas, dan pengadaan posko di lapangan.
Dengan demikian, salah satu kunci pelaksanaan PPKM skala mikro menurutnya adalah adanya sinergi dari Forkopimda.
“Tolong ini tanggung jawab kita bersama, rekan-rekan kepala daerah mohon betul jangan mengambil langkah atau kebijakan populer, tetapi kemudian merugikan rakyat,” ujarnya.***