Emil Salim Sebut Korupsi Meningkat Jelang Pilkada dan Pilpres 2024: Iklim Politik Berbaur ‘Kebutuhan’ Dana

4 Mei 2021, 10:08 WIB
Mantan Menteri Perhubungan, Emil Salim. /Twitter/@emlisalim2010/

PR DEPOK – Pakar ekonomi senior, Emil Salim turut memberikan responsnya terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Seperti diketahui, Mahfud MD sebelumnya mengungkapkan sebuah pernyataan yang membuat publik heboh.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa terhadap pemerintahan yang dinilai koruptif.

Baca Juga: PDIP Kritik Anies Soal Pasar Tanah Abang, Cipta: Asal Bacot, jika Mau Adil Kritik Kerumunan Presiden di NTT

Meski demikian, Mahfud MD menuturkan terdapat kemajuan dari waktu ke waktu yang terus diupayakan pemerintah.

Emil Salim lewat akun Twitter pribadinya @emilsalim2010 mengatakan bahwa kasus-kasus korupsi meningkat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kasus2 korupsi meningkat menjelang Pilkada, seperti diungkap Menko Polkan, Mahfud,” ucap Emil Salim sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Baca Juga: Heran Para PNS Buat Petisi Soal THR yang Kecil, Gus Umar: Baru Kali Ini dalam Sejarah, Makin Suram Saja

Ia menilai bahwa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang, iklim politik yang ‘berbaur’ dengan kebutuhan dana juga meningkat.

Menjelang Pemilu & Pilpres 2024, iklim politik berbaur kebutuhan dana meningkat,” ujarnya menambahkan.

Dengan begitu, Emil Salim mengatakan bahwa hal tersebut membuat sejumlah Guru Besar yang menuntut MK untuk merevitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa prihatin.

Baca Juga: Meski Ketua RANS Cilegon FC Seorang Selebriti, Ketum PSSI ke Raffi Ahmad: Saya Minta Anda Konsentrasi Ya

Ini memprihatinkan sejumlah Guru2-Besar yg menuntut Mahkamah Konstitusi merevitalisasi KPK ke UU yg asri Kembali,” katanya.

Cuitan ekonom senior, Emil Salim. Tangkap layar Twitter.com/@emilsalim2010.

Diberitakan, Mahfud MD sebelumnya juga mengungkapkan bahwa di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tingkat kemiskinan terus ditekan hingga 9,1 persen.

Kemudian pada periode kedua Jokowi, ia menjelaskan, akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu, tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 persen.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Twitter @emilsalim2010

Tags

Terkini

Terpopuler