PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah kabar yang menyebut dirinya memaklumi korupsi demi kemajuan.
Mahfud MD melakukan klarifikasi karena mantan Menteri Riset dan Teknologi (menristek) Muhammad A S Hikam sempat jadi korban kabar tersebut.
Kepada Hikam, Mahfud MD menyebutkan bahwa kabar itu adalah permainan dari media sosial (medsos) semata.
"Pak Hikam percaya saya bilang begitu? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang korupsi bisa dimaklumi demi kemajuan? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos yang omong kosong, Pak. Tak ada itu," kata Mahfud MD ke Hikam di Jakarta, pada Selasa 4 Mei 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Mahfud MD menilai bahwa pernyataannya dalam diskusi/webinar bertajuk "Ekonomi dan Demokrasi" pada Sabtu 1 Mei 2021 telah dipelintir oknum-oknum tertentu.
"Saya berbicara itu didengar oleh Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah sebagai narasumber webinar Demokrasi dan Ekonomi. Juga didengar oleh ratusan peserta webinar. Saya yang membuka webinar itu. Terlalu amat bodohlah kalau saya bilang begitu," ucap Mahfud menegaskan.
Mahfud MD menerangkan kembali dua pernyataan yang ia sampaikan ke peserta webinar.
Menurutnya, dalam kesempatan itu ia membahas dua isu berbeda yang masing-masing tidak punya hubungan kausalitas atau sebab-akibat.
"Pertama, demokrasi kita dianggap sudah kebablasan sehingga melahirkan banyak korupsi. Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi," ucap Mahfud MD.
"Kedua, karena negara kita merdeka, maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi, berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi," tutur Mahfud MD.
Dengan demikian, menurut Mahfud MD, banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitasnya.
Dalam keterangan tersebut, ia menjelaskan tren penurunan angka kemiskinan dari era pemerintahan presiden pertama Soekarno sampai Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo.
"Karena kita punya negara merdeka, maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya, apalagi kalau tidak ada korupsi (angka kemiskinan dapat diturunkan lebih banyak)," ujar Mahfud MD.***